KRjogja.com - SLEMAN - Bank BPD DIY aktif melakukan transformasi digital untuk mempermudah transaksi keuangan bagi para nasabah. Salah satunya, Bank BPD DIY fokus pada digitalisasi di desa dengan meluncurkan aplikasi Digitalisasi Dana Desa Yogyakarta (Digdaya) Bank BPD DIY yang telah terintegrasi dengan Sistem Keuangan Pemerintah Desa (Siskeudes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mendukung pengelolaan keuangan desa secara digital dan transparan.
Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad mengatakan peluncuran aplikasi Digitalisasi Dana Desa Yogyakarta (Digdaya) ini telah terintegrasi dengan Sistem Keuangan Pemerintah Desa (Siskeudes). Nama Desa dipilih bukan Kalurahan karena nomenklatur proses pengajuan izin aplikasi tersebut sudah dirintis sejak lama, termasuk persetujuan Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
"Alhamdulillah, Bank BPD DIY berhasil meluncurkan aplikasi Digdaya ini. Aplikasi Digdaya merupakan salah satu infrastruktur untuk digitalisasi pemerintah daerah termasuk pemerintah desa yang terkoneksi langsung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di tingkat desa serta kementerian. Kehadiran aplikasi ini dalam rangka meningkatkan adanya transformasi digital maupun termasuk reformasi kalurahan," ujar Santoso usai High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-DIY 2025 di Karaton Ballroom Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Rabu (16/4/2025).
Baca Juga: Pemkab Kulonprogo Raih Dua Penghargaan Reka Cipta Bhakti Nugraha dan Inovasi Terbaik
Santoso mengatakan penggunaan sistem digitalisasi menjadi salah satu indikator penting dalam reformasi kalurahan. Selain itu, mewujudkan transparansi akuntabilitas sistem keuangan daerah termasuk dalam hal desa. Sebab desa mempunyai kewenangan dan pengaturan dalam keuangannya lebih mandiri. Oleh karena itu, Bank BPD DIY bekerjasama dengan Bank Indonesia memfasilitasi menciptakan sebuah sistem digitalisasi yang diharapkan tercipta ekosistem digital di desa.
"Dengan terciptanya ekosistem di desa tersebut maka daya ungkit bagi perekonomiannya lebih cepat. Jika mitra di desa itu ada rapat maka ada belanja snack dan sebagainya sehingga akan termonitor bank. Dengan demikian bank bisa mengintervensi tentang permodalan dan sebagainya. Harapannya kita daya ungkit perekonomian lebih kuat. Termasuk pemasaran atau marketingnya bisa melalui market hub yang kita kerjasamakan dengan Si Bakul dan sebagainya,' ungkapnya.
Aplikasi Digdaya ini, kata Santoso sudah diimplementasikan dan terhubung dengan seluruh desa yang ada di seluruh kabupaten di DIY. Pemda DIY sendiri sudah memfasilitasi akses internet hingga level desa, sedangkan Bank BPD DIY memfasilitasi dengan sistem pengelolaan keuangan Cash Management System (CMS) sehingga bisa melakukan transaksi keuangan secara mandiri. Dengan demikian nasabah tidak perlu datang ke bank sehingga lebih akuntabel.
"Aplikasi Digdaya diakses oleh orang yang mengurusi keuangan seperti bendara di pemerintahan desa tersebut. Kita sudah melakukan literasi artinya mereka dibekali penggunaan aplikasi Digdaya dan dipantau terus menerus. Manfaatkan antara lain perkembangan daerah lebih cepat karena pengelolaan keuangan lebih mudah dan transparan. Apabila sistem pengelolaan keuangan daerah sudah bagus maka akan mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi," terang Santoso.
Dalam arahannya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik peluncuran aplikasi Digdaya yang dikembangkan Bank BPD DIY sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan keuangan desa secara digital. Dengan terintegrasinya aplikasi Digdaya dan Siskeudes Kemendagri serta telah digunakannya aplikasi ini di 305 desa di wilayah Gunungkidul, Bantul, dan Sleman telah mencatat transaksi lebih dari Rp15,23 miliar sepanjang 2024.
"Ini merupakan langkah nyata dalam memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan, tetapi juga menyentuh sampai ke tingkat desa dan kalurahan. Saya berharap seluruh unsur TP2DD di DIY terus memperkuat kolaborasi, menjaga konsistensi dan membuka ruang-ruang inovasi baru demi terwujudnya ekosistem keuangan daerah yang inklusif, efisien, dan modern," tutur Sultan HB X.
Baca Juga: PMI Kota Yogya Ungkap Kelangkaan Darah A dan AB, Aktifkan Pendonor Rutin Cukupi Stok
Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Ibrahim menyampaikan kebijakan sistem pembayaran BI.pada tiga bidang utama di daerah, yakni digitalisasi penyaluran bantuan sosial, digitalisasi transportasi, serta digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Kebijakan sistem pembayaran tersebut bertujuan mendorong inklusi ekonomi dan keuangan digital.
"Kami pun berkomitmen mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui pengembangan dan optimalisasi ekosistem sistem pembayaran, antara lain melalui QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah. Termasuk mendukung fasilitasi aplikasi Digdaya yang terintegrasi dengan Siskeudes Kemendagri yang dikembangkan Bank BPD DIY," jelas Ibrahim.
