“Kebutuhan BBM dan elpiji selama puasa Ramadan hingga Idul Fitri tahun 2022 di Kabupaten Sukoharjo kami perkirakan aman. Terus kami koordinasikan dengan pihak terkait dan melakukan pemantauan lapangan,†ujarnya.
Iwan Setiyono menjelaskan, untuk elpiji non subsidi dimana mengalami kenaikan harga sesuai kebijakan pemerintah pusat berdampak di Kabupaten Sukoharjo. Sebab banyak protes dari konsumen. Meski begitu, Disdagkop UKM Sukoharjo tidak bisa berbuat banyak karena merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Dampak dari kenaikan elpiji non subsidi dari pemerintah pusat dengan ukuran tabung 5,5 kilogram dan 12 kilogram membuat konsumen banyak yang beralih ke elpiji subsidi 3 kilogram. Disdagkop UKM Sukoharjo melihat tersebut dari hasil pemantauan lapangan disejumlah wilayah. Selain itu juga berdasarkan laporan dari pihak pengelola agen dan pangkalan elpiji 3 kilogram.
“Awalnya memang sempat bergejolak tapi sekarang sudah normal dan baik distribusi dan penggunaan elpiji 3 kilogram di Kabupaten Sukoharjo berjalan seperti sebelumnya,†lanjutnya.
Disdagkop UKM Sukoharjo masih melakukan pendataan berkaitan dengan peningkatan penggunaan elpiji 3 kilogram dampak dari kenaikan harga gas subsidi. Peralihan penggunaan dari elpiji non subsidi ke subsidi sangat penting didata.
“Masih kami data dan dipantau bersama Hiswana Migas yang jelas elpiji 3 kilogram sudah jelas ketentuan siapa yang menggunakan. Orang mampu dan pelaku usaha besa jelas dilarang menggunakan gas bersubsidi tersebut,†lanjutnya.
Iwan Setiyono menambahkan, terkait BBM kondisi di Kabupaten Sukoharjo juga masih normal setelah ada kenaikan harga. Disdagkop UKM Sukoharjo sudah melakukan pemantauan dan koordinasi dengan melibatkan Hiswana Migas dan Pertamina. (Mam)
