SUKOHARJO, KRJOGJA.com - DPRD Sukoharjo meminta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo memperketat pengawasan protokol kesehatan (Prokes) di sekolah yang menggelar simulasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan PTM. Kepala sekolah dan guru juga bertanggungjawab penuh atas kepatuhan Prokes selama kegiatan di sekolah. Hal itu dilakukan mengingat banyak peserta didik yang harus diawasi agar tidak terjadi penyebaran virus Corona di sekolah.
Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi, Minggu (19/9/2021) mengatakan, simulasi PTM dan PTM di sekolah sudah mulai dilaksanakan sejak 13 September lalu. Kondisi di masing-masing sekolah berbeda karena statusnya ada yang baru sebatas simulasi PTM namun beberapa sekolah lainnya sudah melaksanakan PTM.
Dimulainya simulasi PTM dan PTM membuat pengawasan harus diperketat khususnya terkait protokol kesehatan. Pengawasan dilakukan oleh Disdikbud dan DKK Sukoharjo. Selain itu juga melibatkan sekolah dan Puskesmas di masing-masing wilayah.
Pengetatan pengawasan dilakukan karena sudah menjadi kewajiban kepatuhan sekolah menggelar simulasi PTM dan PTM. Protokol kesehatan harus dipatuhi demi mencegah penyebaran virus Corona dan kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
"Protokol kesehatan tetap wajib dipatuhi. Pengawasan harus dilakukan oleh semua pihak baik Disdikbud, DKK, kepala sekolah, guru, Puskesmas dan orang tua murid. Jangan sampai terjadi penyebaran virus Corona di sekolah saat PTM," ujarnya.
Dalam pelaksanaan simulasi PTM dan PTM para siswa juga harus ditekankan wajib mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker. Kesadaran mematuhi protokol kesehatan tersebut sangat membantu pihak sekolah dalam mencegah terjadinya penyebaran virus Corona.
"Masker tetap wajib dipakai terus siswa dan guru. Jangan melanggar protokol kesehatan karena demi kebaikan semua selama PTM," lanjutnya.
DPRD Sukoharjo juga meminta pada Disdikbud dan DKK Sukoharjo tidak memaksakan sekolah yang belum siap untuk menggelar simulasi PTM dan PTM. Sebab sekolah apabila belum siap maka memiliki risiko besar terjadi pelanggaran protokol kesehatan dan menyebabkan kerawanan penyebaran virus Corona saat kegiatan belajar mengajar digelar di ruang kelas.
"Sekolah tingkat bawah seperti TK dan SD apabila memang belum siap maka jangan dipaksakan. Untuk SMP mungkin siswa sudah paham tentang protokol kesehatan tapi tetap harus diawasi," lanjutnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo, mengatakan, Pemkab Sukoharjo sudah memutuskan kebijakan PTM dan simulasi PTM di sekolah sudah dimulai pada 13 September 2021. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo melakukan langkah persiapan teknis dengan pengecekan sekolah. Nantinya PTM hanya akan dilaksanakan di sekolah yang sebelumnya sudah pernah melaksanakan simulasi PTM.
"Semua tergantung pada kesiapan masing-masing sekolah. Apabila sekolah belum siap maka sekolah jangan memaksakan diri. Proses tetap dilakukan secara ketat. Penundaan terhadap sekolah yang belum siap lebih baik daripada terjadi penyebaran virus Corona," ujarnya.
Widodo menegaskan, jadwal PTM tetap berlaku mulai 13 September 2021. Sedangkan penundaan hanya akan dilakukan terhadap sekolah yang tidak lolos verifikasi atau belum siap menggelar PTM saja. Sekolah yang sudah siap nantinya tetap diperbolehkan melaksanakan PTM.
