SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Sejumlah tokoh di Sukoharjo menolak people power pasca pelaksanaan Pemilu 2019. Merekapun menyerukan untuk mengedepankan kondusifitas daerah. Kerukunan umat juga menjadi prioritas dengan menangkal sebaran hoax atau berita menyesatkan.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sukoharjo Ihsan Muhadi, Minggu (19/5) mengatakan, pertemuan bersama sudah digelar dengan melibatkan Kemenag dan sejumlah tokoh di Sukoharjo. Mereka yang hadir seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, ulama dan perwakilan Pondok Pesantren.
Pada kesempatan pertemuan tersebut Ihsan Muhadi mengatakan, Indonesia baru saja menggelar hajatan besar yakni Pemilu 2019. Ada berbagai hal yang sudah dilewati dengan adanya momen tersebut. Banyak hal yang membuat situasi kurang kondusif seperti adanya berita hoax dan isu provokatif. Keberadaanya membuat masyarakat rawan menjadi terpecah dan harus ditangkal sejak sekarang.
"Tokoh di Sukoharjo sudah sepakat bersama menjaga kondusifitas daerah dan terpenting kerukunan umat juga wajib dijaga. Masing masing tokoh punya peran penting sendiri. Semisal tokoh agama harus bisa menangkal berita hoax atau isu provokatif yang muaranya ingin mengganggu stabilitas kamtibmas. Masyarakat harus ditenangkan dengan kebenaran dan tidak terpancing berita menyesatkan," ujarnya.
Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Inf Chandra Ariyadi Prakosa mengatakan, masing masing tokoh memiliki peran sangat penting dalam membantu menjaga kondusifitas daerah bersama. Dengan adanya pertemuan para tokoh ini sama - sama bisa menjaga Kamtibmas.Â
"Semoga pertemuan ini selalu rutin di selenggarakan dengan nuansa yang berbeda untuk menciptakan situasi di Sukoharjo yang aman dan kondusif," ujarnya.
Kabag Ops Polres Sukoharjo Kompol Teguh Prasetyo juga mendukung apa yang dikatakan Dandim Sukoharjo. Dia menyatakan, hajat besar telah dilalui. Saat ini semua pihak harus sepakat untuk menjaga kondusifitas.Â
