SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Sebanyak 11 kasus netralitas pemilu terjadi selama tahun 2018. Hal itu menjadi temuan Bawaslu Sukoharjo dalam menghadapi pemilu 2019. Masing masing kasus sudah mendapatkan penanganan termasuk dikeluarkannya rekomendasi berkaitan dengan pemberian sanksi.
Ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto, Kamis (3/1/2018) mengatakan, sebanyak 11 kasus netralitas pemilu terjadi disejumlah wilayah. Rinciannya, di Kecamatan Bendosari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kartasura, Kecamatan Sukoharjo Kota dan Kecamatan Polokarto masing masing sebanyak dua kasus dan satu kasus lagi ditemukan di Kecamatan Grogol.
Kasus netralitas pemilu tersebut diketahui oleh petugas Bawaslu saat menjalankan tugas di masing masing wilayahnya. Selain itu ada juga yang berasal dari laporan masyarakat. Semua temuan kasus langsung ditindaklanjuti sesuai dengan aturan berlaku.
Netralitas dalam menghadapi pemilu ditegaskan Bambang Muryanto sangat penting. Terlebih lagi pada sejumlah posisi jabatan dan profesi semisal aparatur sipil negara (ASN), kepala atau perangkat desa dan lainnya. Mereka tidak boleh memihak salah satu calon termasuk berkampanye.
“Menghadapi pemilu 2019 yang sebentar lagi digelar kami harap bentuk pelanggaran sekecil apapun bisa dihindari,†ujarnya.
Anggota Bawaslu Sukoharjo Rochmad Basuki mengatakan, dari 11 kasus temuan netralitas pemilu selama 2018 diketahui ada satu pelanggaran berat dilakukan seorang perangkat desa. Kasus tersebut sudah diserahkan pada sentra gakumdu karena ada unsur pidana.
Namun setelah dilakukan proses di sentra gakumdu ternyata pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa tidak terlalu cukup kuat. Bentuk pelanggaran yang dilakukan perangkat desa tersebut yakni potensi menjadi pengurus partai dan melakukan kampanye.
“Bawaslu sudah memberikan rekomendasi kepada kepala desa tempat kerja perangkat desa yang melakukan pelanggaran untuk diberhentikan,†ujarnya.
