Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sukoharjo Suraji mengatakan, Pemkab Sukoharjo sudah memiliki landasan hukum berkaitan dengan pendaftaran tanah sistematis dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan dalam PTSL bisa diambilkan melalui APBD maupun APBN. Biaya tersebut dipakai untuk pendaftaran, penelitian, pemeriksaan, dan pengukuran tanah.
Ketentuan biaya persiapan PTSL mendasarkan surat keputusan bersama tiga menteri yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jenis biaya dikategorikan ada tiga yakni, kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, kegiatan operasional petugas kelurahan atau desa.
"Besaran biaya tersebut sesuai SKB tiga menteri sebesar Rp 150.000 untuk wilayah Jawa dan Bali," ujarnya.
Pemkab Sukoharjo sangat berharap semua tanah yang ada di 167 desa dan kelurahan di 12 kecamatan semua sudah bersertifikat tahun depan. Selanjutnya Pemkab Sukoharjo akan menjalankan program E-Siplah untuk penataan dan pengelolaan tanah dan lahan.
Program E-Siplah sudah dirancang lama dan diharapkan bisa segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Keberadaan program tersebut sangat membantu pemerintah salah satunya berkaitan dengan penataan dan pengelolaan tanah dan lahan dibidang tertentu.
Salah satu contohnya yakni tanah di wilayah hijau maka dapat digunakan untuk pengembangan pertanian. Hal serupa juga dilakukan pada lahan kurang subur untuk penataan kawasan industri dengan pembangunan pabrik. (Mam)
