KLATEN, KRJOGJA.com - Sekda Klaten Jaka Sawaldi geram dengan penyerapan anggaran yang masih rendah, terlebih lagi adanya pejabat yang menggunakan anggaran tidak pada tempatnya.
Di sela rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan (Rakorlak) Rabu (26/7), Sekda mengungkap masih adanya pejabat yang menggunakan surat perintah perjalanan dinas (SPPD), padahal hanya untuk menghadiri rapat DPRD yang masih berada dalam lingkungan Pemkab Klaten.
“Kita mempergunakan anggaran, itu kan uang negara, uang masyarakat yang perlu dipertanggungjawabkan. Tidak secara keseluruhan, tetapi masih ada yang datang ke rapat dewan saja menggunakan SPPD, ngapain sih. Kalau cuma seperti itu kan tidak perlu pakai SPPD. Kita memberikan layanan masyarakat itu seberapa, apa harus selalau diukur dengan nominal? Mindsetnya harus dirubah,†tegas Sekda.
Lebih lanjut Sekda mengemukakan, melihat dari bulan ke bulan penyerapan anggaran selalu minim. Sehubungan hal itu perlu dilihat apakah dari OPD mendahulukan layanan publik (belanja langsung) atau belanja rutin.
“Apakah mereka dahulukan kaitan layanan publik, belanja langsungnya, atau belanja rutinnya. Kalau penyerapan anggaran tinggi pada belanja rutinya termasuk gaji, perjalanan tugas dan sebagainya, kalau penyerapan tinggi saya anggap wajar,†kata Sekda.
Menurut Sekda, semestinya diprioritaskan pada penyerapan anggaran belanja langsung yang berkaitan dengan layanan.
Sekda menekankan setiap OPD untuk memperhatikan belanja langsung, karena akan berdampak langsung pada masyarakat. “Masyarakat juga terdampak kaitanya penggunaan APBD sekian banyaknya. Kalau belanja langsung ada yang minus, berarti peredaran uang di masyarakat juga berkurang, ototmatis daya beli masyarakat juga akan turun, maka saya berharap untuk pegadaan belanja langsungnya diprioritaskan. Apakah itu jalan dan lain-lainya ditingkatkan, dilakukan akselrasi dan sebainya,â€jelas Sekda pula.
Jaka Sawaldi meminta para asisten untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi yang ada dibawahnya. Jika mereka tidak mau dan tidak mampu bekerja, agar diganti.