KARANGANYAR, KRJOGJA.com - Komisi IV DPR memastikan kebijakan impor beras bakal berdampak buruk bagi petani dalam negeri. Kebijakan tersebut juga dinilai mengada-ada.
"Harusnya dianalisa dulu sebelum jadi impor beras. Mendag tiba-tiba mengumumkan mengimpor 500 ribu ton. Semua terkejut. Padahal sesuai aturan, harus didasari rekomendasi menteri pertanian. Di data pertanian saja, produktivitas 2,6 juta ton. Sedangkan konsumsi dalam negeri 2,3 juta ton. Artinya surplus 0,3 juta ton," kata Anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro kepada waryawan usai pelantikan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Karanganyar masa bakti 2017-2022 di rumah dinas bupati, Rabu (24/01/2018).
Komisi IV tak mau kebijakan itu justru makin membuat petani terpuruk. Berdasarkan pantauannya, petani memasuki musim panen Februari-Maret. Sungguh tidak tepat jika mereka gagal menjual berasnya ke pasar karena beredar beras impor.
Ia mengaku kecewa dengan pemerintah yang belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan petani. “Petani selalu jadi obyek. Saat panenan, malah harga gabahnya jatuh. Siapa yang menolongnya?" katanya.
Pria yang juga menjabat Ketua HKTI Jawa Tengah ini menyebut kebijakan impor sembako seharusnya didasari kelangkaan pangan dan untuk menyetabilkan harganya di pasaran. Ia menduga kebijakan itu kecurangan pemodal besar.
"Berasnya surplus. Terus pertanyaannya, ada dimana beras kita dan siapa yang menyimpan? Satgas pangan kemana ini?" tanya dia.
Yang lebih ironis, mengemuka rencana impor garam. Ia melihat seharusnya sebagai negara maritim dan memiliki garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia memiliki garam melimpah.
Kepada pemerintah, Komisi IV DPR menyarankan beras impor masuk cadangan pangan alias tidak langsung dijual sekarang. Cadangan itu dapat dikeluarkan saat kondisi memungkinkan seperti musim paceklik. Selain itu, pemerintah perlu menyalurkan bantuan subsidi benih dan pupuk.
