SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada 2018. Hal itu sesuai dengan aturan dan ada sanksi bagi pelaku pelanggaranya. Netralitas ASN tersebut akan mendapatkan pengawasan penuh dari petugas terkait.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah M Fajar Subkhi ditemui saat sosialisasi netralitas ASN di Hotel Tosan, Solobaru, Grogol, Sukoharjo, Kamis (16/11/2017) mengatakan, sosialisasi dengan sasaran ASN di Sukoharjo sangat penting. Sebab pelaksanaan Pilkada 2018 dengan agenda pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tinggal sebentar lagi dilaksanakan. Selain itu, kelengkapan perangkat pendukung pelaksanaan pemilu juga telah terbentuk.
Para ASN menjadi sasaran mendapatkan sosialisasi karena mereka sudah diatur dalam Undang Undang. ASN diminta netral dalam pelaksanaan Pilkada 2018.
Apabila ada ASN diketahui terlibat dalam kampanye pemilu maka bisa dijerat sanksi karena melanggar aturan. Bentuk sanksi pelanggarannya yakni baik administrasi maupun pidana.
“Sosialisasi ini sasarannya ASN baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun TNI dan Polri se Sukoharjo,†ujarnya.
Aturan yang mengatur ASN untuk tidak terlibat dalam kampanye pemilu yakni Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Disana sudah dijelaskan aturan termasuk sanksi kepada ASN pelaku pelanggaran.
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada 2018 khususnya terhadap ASN dilakukan secara ketat. Dua model pengawasan dilakukan yakni pencegahan dan penindakan.
“Seperti kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk model pencegahan agar saat pelaksanaan kampanye pemilu tidak banyak ASN melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi,†lanjutnya.
