SUKOHARJO, KRjogja.com - Sebanyak 400 Kepala Sekolah Dasar (Kepsek) di Sukoharjo mendapatkan sosialisasi dari Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Mereka disasar karena tim Saber Pungli menilai sekolah menjadi salah satu tempat rawan terjadinya praktek pelanggaran pungli.
Ketua Tim Saber Pungli sekaligus Wakapolres Sukoharjo Kompol M Ifan Hariyat saat membuka sosialisasi di pendapa Graha Satya Praja (GSP) Sukoharjo, Rabu (23/8) mengatakan, kegiatan ini bukannya untuk menakuti Kepsek, melainkan memberikan penjelasan mengenai praktek pelanggaran pungli dan efeknya apabila nekat melakukan pelanggaran.
Para Kepsek SD sengaja diberikan materi sosialisasi karena tim Saber Pungli menilai sekolah menjadi salah satu tempat rawan terjadinya praktek pungli. Berbagai punggutan yang muncul harus diberikan penjelasan secara langsung baik kepada siswa maupun orang tua murid.
“Ada tujuh sektor pelayanan publik yang rawan pungli seperti di sektor perizinan, sektor pendidikan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, dana desa, pengadaan barang dan jasa dan peradilan,†ujar Kompol M Ifan Hariyat.
Pungli sendiri diartikan sebagai pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya yang dikenakan atau di pungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana.
Pungutan biaya yang termasuk kreteria pungli yakni segala pungutan dilakukan oleh oknum petugas dan atau calo dengan nilai lebih dari yang telah ditetapkan pemerintah. Segala pungutan dilakukan oleh oknum petugas dan atau calo dengan maksud untuk lebih memperlancar dan atau mempercepat pengurusan administrasi pelayanan terhadap publik.
Inspektur Sukoharjo Djoko Ipung Poernomo mengatakan, sosialisasi terus dilakukan oleh tim Saber Pungli disemua lini seperti di pemerintahan. Hal serupa juga dilakukan dilingkungan pendidikan dengan melibatkan Kepsek.
“Sebelumnya sosialisasi kami lakukan dengan melibatkan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala desa, lurah dan camat. Kali ini dilakukan dengan mengundang Kepsek SD,†ujarnya.(Mam)
