Krjogja.com-Klaten - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati Klaten, Sri Mulyani menandatangani nota kesepakatan bersama (MoU) penyampaian nota KUA PPAS APBD Kabupaten Klaten tahun 2024, dan Perubahan KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2023. Acara dilakukan dalam sidang paripurna DPRD, Sabtu (12/8/2023).
Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo mengemukakan, sidang paripurna tersebut terasa sangat spesial, karena sepanjang sejarah Kabupaten Klaten baru pertama kalinya melakukan MoU KUA PPAS untuk dua RAPBD sekaligus. Yakni KUA PPAS RAPBD Perubahan 2023 dan KUA PPAS RAPBD Murni 2024.
Hal tersebut menjadikan pembahasan lebih ringkas, lebih hemat waktu dan lebih hemat biaya. “Memang sebelumnya kan pembahasan di badan anggaran kami kejar waktu sehingga bisa lebih maju. Alhamdulillah dimulai dari teman-teman komisi bertemu dengan OPD, kemudian kami tindaklanjuti dengan badan anggaran, finalisasi, akhirnya hari ini bisa kita barengkan MoU KUA PPAS nya,” kata Hamenang.
Lebih lanjut Ketua DPRD menjelaskan, untuk RAPBD perubahan 2023 dan RAPBD murni 2024 fokus pada penyelesaian dua permasalahan besar. Yakni adanya 80 desa yang menjadi lokus kemiskinan ekstrim dan juga penanganan stunting.
DPRD mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan dua persoalan tersebut, dibuktikan dalam penganggaran. Diharapkan dengan dua penganggaran tersebut, menjelang akhir tahun 2024 permasalahan kemiskinan ekstrem sudah selesai.
“Ternyata setelah digali, kemiskinan ekstrem ini banyak faktor. Misalnya untuk hal kecil di wilayah, jambanisasi itu masih dibutuhkan, RTLH, dan lainya. Itu yang kami breakdown melalui teman-teman komisi, kemudian ada program-program di sektor tersebut. Alhamdulillah gayung bersambut dengan eksekutif, ternyata juga ada posnya memang di situ. Insya Allah ke depan bisa menyelesaikan,” jelas Hamenang.
Prioritas lainya berkaitan dengan angkatan kerja. Ke depan juga banyak pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan soft skill, ataupun pelatihan berwirausaha. Hal itu diharapkan bisa meningkatkan angkatan kerja sekaligus mengurangi pengangguran.
Di sisi lain, DPRD juga bergerak bersama Dinas Sosial untuk menangani stunting. Stunting tidak hanya masalah keluarga mampu atau tidak mampu, melainkan lebih pada pemenuhan gizi, sehingga perlu edukasi. “Itu kegiatan-kegiatan yang kita tekankan, sehingga dianggarkan di APBD perubahan 2023 dan APBD murni 2024, dan akhir 2024 semoga selesai,” jelas Hamenang pula. (Sit)
