KRJOGJA.com - SUKOHARJO - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo perketat pemantauan khususnya di wilayah perairan mengantisipasi pelanggaran pembuangan sampah liar di sungai atau saluran air. Koordinasi akan dilakukan sebagai bentuk penindakan tegas pemberian sanksi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus pencegahan banjir akibat tumpukan sampah dan menyumbat aliran air.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo, Agus Suprapto, Senin (4/12) mengatakan, Pemkab Sukoharjo melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait salah satunya DLH Sukoharjo sudah bergerak cepat melakukan kewaspadaan bencana alam banjir dengan sosialiasi ke masyarakat mengenai upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya.
Kewaspadaan dilakukan DLH Sukoharjo terhadap praktik pelanggaran membuang sampah di sungai atau saluran air. Tumpukan sampah dikhawatirkan bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan terjadinya banjir. DLH Sukoharjo sudah menerjunkan petugas melakukan pengetatan pemantauan khususnya di wilayah perairan seperti sungai dan saluran air. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melibatkan OPD terkait.
"Pemkab Sukoharjo termasuk DLH sudah memberikan sosialiasi ke masyarakat memberikan sungai dan saluran air. Selain itu mengedukasi masyarakat tidak membuang sampah di sungai atau saluran air karena rawan menyebabkan banjir. Apalagi curah hujan sekarang tinggi," ujarnya.
Dibeberapa wilayah sudah dilakukan kerja bakti bersama warga membersihkan sungai dan saluran air. Tumpukan sampah yang menyumbat aliran air dibersihkan. Petugas juga diterjunkan untuk melakukan pemantauan sebagai antisipasi munculnya sampah.
"Pelaku pelanggaran yang kedapatan membuang sampah ke sungai atau saluran air tetap akan ditindak tegas oleh pihak terkait. Tidak sekedar mengantisipasi banjir saja, tapi juga mengedukasi masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan," lanjutnya.
Agus menegaskan, air baik di sungai dan saluran irigasi berfungsi tidak sekedar dialirkan saja. Namun juga memiliki fungsi salah satunya dibidang pertanian. Karena itu keberadaan sampah yang sampai menyumbat aliran air sangat merugikan banyak pihak baik masyarakat maupun petani.
"Pemantauan dan antisipasi dilakukan dari hulu sampai hilir. Kami minta masyarakat ikut membantu pemantauan jangan sampai sungai penuh sampah kotor dan terjadi banjir," lanjutnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo, mengatakan, saluran air atau drainase menjadi salah satu perhatian utama infrastuktur yang dipantau saat memasuki musim hujan. Sebab saluran air yang tersumbat menjadi sumber masalah genangan dan banjir. Penyumbatan terjadi karena berbagai faktor salah satunya tumpukan sampah. Selain itu juga sedimentasi pasir mengakibatkan daya tampung air di saluran berkurang.
Keberadaan saluran air tersebut tersebar disemua wilayah di Kabupaten Sukoharjo. Karena itu butuh perhatian semua pihak tidak hanya dari DPUPR Sukoharjo saja, melainkan juga melibatkan masyarakat.
"Saluran air atau drainase perlu di cek lagi agar siap digunakan mengalirkan air saat musim hujan. Apabila ada sampah atau sedimentasi maka bisa dibersihkan lebih dulu agar fungsi saluran air untuk mengalirkan air bisa normal digunakan," ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo, mengatakan, infrastruktur di Sukoharjo sudah dalam kondisi baik menghadapi kerawanan bencana alam akibat perubahan cuaca. Infrastruktur tersebut seperti jalan, jembatan, saluran air dan lainnya. Pengecekan masih terus dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dengan melibatkan pemangku wilayah setempat seperti kepala desa, lurah dan camat.
Beberapa infrastruktur mendapat perhatian lebih khususnya di wilayah rawan bencana alam seperti di aliran Sungai Bengawan Solo. Widodo mencontohkan seperti jembatan, talud dan saluran air karena rawan saat bencana alam banjir terjadi. "Infrastruktur sudah baik, namun memang ada beberapa saluran diketahui perlu penanganan karena ditemukan sedimentasi dan sampah. Secepatnya dilakukan penanganan," ujarnya. (Mam)
