Krjogja.com - SUKOHARJO - Jalur Lingkar Timur (JLT) belum masuk program prioritas daerah tahun 2024. Pemkab Sukoharjo masih menunggu tanggapan pemerintah pusat terkait bantuan pembangunan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo, Sabtu (20/01/2024) mengatakan Pemkab tahun ini telah memprioritaskan sebanyak 12 program prioritas diberbagai sektor pembangunan. "Sampai sekarang kami masih menunggu tanggapan dari pemerintah pusat," ujarnya.
Usai mengajukan permohonan ke pusat pihak DPUPR Sukoharjo sering berkoordinasi dengan kementerian terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan perkembangan pengajuan bantuan pembangunan JLT.
Baca Juga: TKD Target Menang di Gunungkidul
"Pemkab Sukoharjo melalui DPUPR Sukoharjo juga sudah melakukan paparan mengenai program JLT ini ke pusat. Sudah kami jelaskan detail semua terkait teknis bangunan dan kebutuhan dana. Termasuk juga dibantu dari Dinas Perhubungan (Dishub) Sukoharjo terkait arus lalu lintas kendaraan di JLT dan secara umum dampak lainnya di Kabupaten Sukoharjo," lanjutnya.
Bowo menjelaskan, setelah pengajuan dan paparan tersebut pemerintah pusat pada tahun 2023 lalu sudah menerjunkan tim yang terdiri dari kementerian terkait datang ke Kabupaten Sukoharjo. Tim tersebut melakukan pengecekan kelengkapan dokumen ke Pemkab Sukoharjo dan melihat secara langsung lokasi dan progres rencana pembangunan JLT.
"Tinggal tunggu pendanaan pembangunan dari pusat. Kalau diserahkan daerah semua kebutuhannya sangat besar. Pada perhitungan tahun 2019 lalu sekitar Rp 360- Rp 370 miliar. Angka itu sudah naik sangat tinggi dibanding perhitungan awal saat memprogramkan JLT tahun 2017 lalu hanya sekitar Rp 300 miliar. Sekarang tahun 2024 kemungkinan angka kebutuhan dana pembangunan lebih tinggi," lanjutnya.
Baca Juga: MAN 2 Kulonprogo Gandeng 5 Pontren Kuatkan Program Tahfidz
Kebutuhan dana pembangunan JLT yang tinggi disebabkan karena secara teknis akan dibangun dengan menggunakan sistem cor beton. Sistem tersebut digunakan agar jalan lebih tahan lama dan memiliki usia penggunaan panjang.
"JLT akan lebih banyak digunakan kendaraan berukuran besar dan muatan berat dari industri. Jalan itu dimulai dari wilayah Kecamatan Nguter hingga Kecamatan Bendosari yang banyak berdiri industri," lanjutnya.
Pemkab Sukoharjo sudah merencanakan pembangunan JLT sejak tahun 2017 lalu dan diawali dengan penyusunan dasar aturan pelaksanaan kegiatan berupa Perda RTRW nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031. Tahapan berikutnya kemudian dilakukan pembebasan lahan atau pengadaan tanah untuk pembangunan JLT serta infrastruktur pendukung lainnya.
Khusus untuk pengadaan tanah telah terselesaikan semua kebutuhan sampai akhir tahun 2022 dengan realisasi anggaran Rp 118 miliar. Tanah untuk pembangunan JLT sekarang telah dikuasai Pemkab Sukoharjo dan tinggal menunggu pelaksanaan pembangunan saja.
Pemkab Sukoharjo juga telah melakukan pembangunan infrastruktur pendukung JLT berupa jalan tembus Sugihan-Paluhombo Bendosari sepanjang 6 kilometer di tahun 2022. Sedangkan tahun 2023 sudah dilaksanakan dua pembangunan jembatan sebagai pendukung kebutuhan infrastruktur di jalur Sugihan-Paluhomo Bendosari sebagai jalan tembus JLT. Dua proyek tersebut yakni pembangunan Jembatan Bleki 1 dan Jembatan Bleki 2 di Desa Mertan Kecamatan Bendosari.
Dua Jembatan Bleki tersebut masuk dalam proyek strategis pembangunan Pemkab Sukoharjo di tahun 2023. Sedangkan untuk pembangunan JLT, DPUPR Sukoharjo masih menunggu kebijakan lanjutan Pemkab Sukoharjo kapan akan direalisasikan. (Mam)
