KRjogja.com - SUKOHARJO - Infrastruktur jalan dan jembatan dipantau mengingat curah hujan terus mengalami peningkatan. Kondisi cuaca sekarang dikhawatirkan berpengaruh pada kondisi bangunan yang bisa mengakibatkan kerusakan dampak bencana alam.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo, Minggu (4/2/2024) mengatakan, kondisi infrastruktur di Kabupaten Sukoharjo seperti jalan dan jembatan sudah dalam keadaan baik setelah sebelumnya pada tahun 2023 lalu selesai dikerjakan pembangunan. Namun demikian melihat cuaca dimana curah hujan terus mengalami peningkatan dikhawatirkan berdampak pada kerusakan akibat bencana alam.
DPUPR Sukoharjo memantau dengan menerjunkan petugas keliling wilayah. Koordinasi juga dilakukan dengan melibatkan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan.
"Sementara masih aman, tapi tetap kami pantau karena curah hujan terus meningkat dan dikhawatirkan terjadi bencana alam yang berdampak pada kerusakan bangunan dan infrastruktur seperti jalan dan jembatan," ujarnya.
Baca Juga: Baru Buka 4 Hari, Anak Presiden Sudah Nongkrong di Sate Celup Cabang Kemang
Hasil pemantauan sementara belum ditemukan kerusakan infrastruktur. DPUPR Sukoharjo memastikan bangunan masih dalam kondisi baik dan layak digunakan.
Curah hujan yang tinggi dikhawatirkan berdampak merusak jalan karena terjadi banjir dan genangan air. Beberapa wilayah berpotensi banjir dan genangan air sehingga rasan terjadi kerusakan jalan.
"Untungnya kondisi jalan di Kabupaten Sukoharjo sudah dilakukan perencanaan matang mengantisipasi banjir dan genangan air dengan pelebaran dan dibuatkan sistem pembuangan air. Selain itu juga jalan dibangun dengan menggunakan sistem cor beton," lanjutnya.
DPUPR Sukoharjo meminta keterlibatan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan untuk membantu memantau kondisi infrastruktur di wilayahnya masing-masing. Apabila ada temuan kerusakan maka bisa segera dilaporkan dan dikoordinasikan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan kewenangan.
"Perbaikan kerusakan sesuai kewenangan sebab jalan ada yang menjadi kewenangan nasional, provinsi, daerah dan desa. Termasuk juga jembatan, selain itu ada talud yang jadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS)," lanjutnya.
Masyarakat juga ikut dilibatkan dalam membantu pemantauan infrastruktur. Namun demikian masyarakat perlu mendapat pemahaman dan edukasi mengenai kewenangan perbaikan kerusakan.
"Masyarakat dipersilahkan membantu memantau. Tapi catatannya ketika ada kerusakan maka perbaikan disesuaikan dengan kewenangan. Sering kali masyarakat protes kerusakan jalan dan setelah kami cek itu bukan kewenangan Pemkab Sukoharjo melainkan daerah lain atau bahkan tugas pusat atau provinsi," lanjutnya.
Bowo mengatakan, saluran air atau drainase menjadi salah satu perhatian utama infrastuktur yang dipantau saat memasuki musim hujan. Sebab saluran air yang tersumbat menjadi sumber masalah genangan dan banjir. Penyumbatan terjadi karena berbagai faktor salah satunya tumpukan sampah. Selain itu juga sedimentasi pasir mengakibatkan daya tampung air di saluran berkurang.
Keberadaan saluran air tersebut tersebar disemua wilayah di Kabupaten Sukoharjo. Karena itu butuh perhatian semua pihak tidak hanya dari DPUPR Sukoharjo saja, melainkan juga melibatkan masyarakat.
