Krjogja.com - SUKOHARJO - Pemkab Sukoharjo jalankan program pro rakyat membantu warga miskin dengan mengalokasikan bantuan rehab sebanyak 100 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2024. Anggaran telah disiapkan dan database RTLH sudah ada. Selanjutnya tinggal menentukan warga miskin penerima bantuan dengan melibatkan pihak pemerintah desa.
Alokasi bantuan rehab RTLH masih bisa bertambah dari sumber lainnya seperti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah pusat dan CSR Bank Jateng. Namun demikian berapa kuota dan anggaran yang disediakan masih menunggu kejelasan.
Baca Juga: Hakim Vonis Mati Dua Pelaku Mutilasi Mahasiswa UMY
"Pemkab Sukoharjo sudah mengalokasikan 100 unit rehab RTLH bersumber APBD Tahun 2024. Sekarang masih persiapan dengan melihat database RTLH dan melibatkan pemerintah desa," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo Lanjar Budi Wahyono, Kamis (29/02/2024).
Pemkab Sukoharjo nantinya akan lebih dahulu menentukan siapa penerima bantuan rehab RTLH bersumber dari APBD tahun 2024 tersebut. Nantinya setelah siap maka akan dilakukan tahapan sosialiasi, pencairan dana bantuan dan pelaksanaan rehab RTLH.
Lanjar mengatakan, sebagai gambaran tentang RTLH di Kabupaten Sukoharjo, bahwa berdasarkan Data Perumahan Kabupaten Sukoharjo di akhir tahun 2021 terdapat RTLH sejumlah 10.773 unit. Pada Tahun 2022 melalui berbagai sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Sukoharjo, Dana Desa, CSR Bank Jateng dan Baznas Kabupaten Sukoharjo telah menangani RTLH sejumlah 1.355 unit RTLH, sehingga sampai akhir tahun 2022 masih tersisa 9.936 unit RTLH yang belum tertangani.
Kemudian di tahun 2023 ini melalui berbagai sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Sukoharjo, PPPK Bank Jateng dan Perusahaan Pengembang Perumahan di Kabupaten Sukoharjo telah menangani RTLH sejumlah 1.661 unit RTLH. Dengan demikian maka tercatat hingga akhir tahun 2023 jumlah RTLH tersisa tinggal 8.275 unit.
"Jumlah RTLH di Kabupaten Sukoharjo menurun drastis. Dalam setiap tahun lebih dari 1.000 unit RTLH ditangani Pemkab Sukoharjo melalui berbagai sumber anggaran," lanjutnya.
DPKP Sukoharjo berharap angka RTLH setiap tahun bisa turun dan mengurangi data jumlah unit yang ada. Sebab penanganan dilakukan secara merata disemua wilayah di Kabupaten Sukoharjo.
"Seperti misalnya bantuan dari Baznas Sukoharjo mereka menyasar RTLH disemua kecamatan. Bantuan diberikan untuk perbaikan RTLH hampir setiap bulan dengan jumlah bervariasi. Program tersebut sangat baik dan membantu Pemkab Sukoharjo dalam menuntaskan RTLH," lanjutnya. (Mam)
