DPRD Klaten Kunjungi Kemenhub Terkait Pembangunan Flyover

Photo Author
- Rabu, 3 April 2024 | 13:50 WIB
Pimpinan DPRD Klaten kunjungan di Kementerian Perhubungan.     (Foto dokumen DPRD Klaten)
Pimpinan DPRD Klaten kunjungan di Kementerian Perhubungan. (Foto dokumen DPRD Klaten)


Krjogja.com - Klaten - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten telah koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, untuk mendorong pembangunan flyover dan underpass. Hal ini diperlukan untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas di Klaten, utamanya ruas jalan sekitar Terminal Ir Soekarno.

Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, Rabu (3/4/2024) mengemukakan, dari kunjungan tersebut diketahui jika Kemenhub hanya membuat analisa dan mengusulkan, sedangkan eksekutor berada di Kementerian PUPR.

Baca Juga: Renungan Akhir Ramadhan : Inilah Wanita Pertama Mati Syahid dalam Islam, Korban Kesadisan Kaum Musyrikin

“Jadi di Kemenhub ternyata nanti hanya membuat analisanya lalu mengusulkan. Eksekutornya tetap di Kementerian PUPR. Kami sudah koordinasi dengan bupati, kami minta untuk membuat semacam proposal RAB kemudian akan kita bawa ke Kementerian PUPR,” .

Lebih lanjut Hamenang menjelaskan, untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di Klaten, diperlukan dua flyover dan satu underpass. “Untuk underpass akan dibangun di samping Terminal Ir Soekarno, sehingga kalau dari Bayat langsung mau ke kota tembus ke rumah dinas wakil bupati di jalan Dewi Sartika. Untuk flyover berada di Krapyak dan samping Polres,” jelas Hamenang pula.

Baca Juga: PT Angkasa Pura Beri Fleksibilitas Operasional Bandara Selama Lebaran

Terkait flyover tersebut sebenarnya Pemkab Klaten sudah menyampaikan ke pemerintah pusat beberapa tahun lalu, bahkan sudah dibuat detail engineering design (DED), namun belum terealisasi hingga sekarang.

“Pemerintah pusat berdalih minta agar tanah terminal Ir Soekarno segera diserahkan ke pusat. Ketika sudah diserahkan di pusat mungkin bisa membantu untuk mempercepat. Kami juga belum koordinasi detail dengan ibu bupati, ada permasalahan dimana, tapi orang awam saja mau melepas tanah kan mikir-mikir juga apalagi ini Pemda. Kan tidak akan semudah itu, pasti harus ada semacam apa kompensasinya. Kami akan mendorong, kalau sudah ada proposal akan kami luncurkan ke Kementerian PUPR,” tambah Hamenang. (Sit)

 

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Tomi Sujatmiko

Tags

Rekomendasi

Terkini

PUDAM Boyolali Rilis Aplikasi Tirta Amperaku

Minggu, 21 Desember 2025 | 12:10 WIB

Pemkab Klaten Siaga Antisipasi Bencana Saat Nataru

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:15 WIB

Gudang Oli di Tanjunganom Grogol Terbakar

Senin, 15 Desember 2025 | 21:50 WIB

Ratusan Pelari Ramaikan Run To Geopark Klaten

Senin, 15 Desember 2025 | 10:20 WIB

Petugas Gabungan Gelar Apel Jelang Libur Nataru.

Kamis, 11 Desember 2025 | 22:05 WIB

Bripka Eriqo Terima Penghargaan dari PBB

Rabu, 10 Desember 2025 | 13:35 WIB
X