KRjogja.com -SUKOHARJO - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sukoharjo meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo memperhatikan nasib guru honorer atau wiyata bakti terdampak rencana regrouping sekolah. Regrouping rencananya akan dilakukan disejumlah sekolah karena permasalahan kekurangan murid. Pelaksanaan program tersebut menunggu tahapan kajian selesai.
Ketua Banggar DPRD Sukoharjo sekaligus Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto, Selasa (5/8/2025) mengatakan, rencana regrouping muncul dari Disdikbud Sukoharjo menindaklanjuti kondisi sekolah yang mengalami kekurangan murid. Masalah muncul pada tahun ajaran baru dimana jumlah murid baru yang mendaftar sangat minim. Hal ini berdampak pada kondisi sekolah tidak mampu memenuhi kuota murid baru yang disediakan.
Permasalahan tersebut terjadi cukup lama dan terus terulang setiap tahun. Rencana regrouping sekolah sudah disampaikan Disdikbud Sukoharjo ke DPRD Sukoharjo.
Baca Juga: Penghapusan Mural One Piece di Sragen Viral, Kodim Sragen Klarifikasi
Dalam hal ini DPRD Sukoharjo meminta kepada Disdikbud Sukoharjo melakukan persiapan dan kajian. Hal ini penting karena banyak pertimbangan baik pendidikan murid, maupun nasib para guru.
"Menindaklanjuti kebijakan regrouping sekolah. Banggar DPRD Sukoharjo menyarankan kepada Disdikbud Sukoharjo agar dalam pelaksananya mempertimbangkan secara serius masih para guru honorer maupun guru wiyata bakti," ujarnya.
Nurjayanto melanjutkan, proses regrouping hendaknya tidak hanya berorientasi pada efisiensi kelembagaan, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan pengabdian dan kesejahteraan para tenaga penduduk yang selama ini telah berperan penting dalam dunia pendidikan. Selain itu, Disdikbud Sukoharjo diminta untuk berkoordinasi secara intensif dengan BKPSDM Sukoharjo dalam rangka mengantisipasi kekurangan tenaga penduduk pada jenjang SD dan SMP guna menjamin kualitas layanan pendidikan tetap terjaga.
"Harus direncanakan dengan matang terkait nasib guru honorer dan wiyata bakti ini apabila nanti terdampak regrouping," lanjutnya.
Baca Juga: Mayat dengan Kondisi Hancur Ditemukan di Pantai Krakal
Pemkab Sukoharjo melakukan pendataan sekolah kekurangan murid pada tingkat SDN dan SMPN. Proses tersebut dilakukan sebagai tahapan kajian terhadap rencana regrouping atau penggabungan sekolah. Perencanaan dilakukan dengan matang agar sistem pendidikan di wilayah tetap berjalan.
Bupati Sukoharjo Etik Suryani, mengatakan, berdasarkan laporan Disdikbud Sukoharjo diketahui sejumlah sekolah mengalami masalah kekurangan murid. Kondisi tersebut terjadi seperti di SDN dan SMPN disejumlah wilayah. Hal ini terjadi karena beberapa penyebab. Salah satunya karena ketatnya persaingan mendapat murid baru saat tahun ajaran baru digelar setiap tahun.
Untuk memastikan kondisi sekolah negeri tersebut selanjutnya dilakukan pendataan oleh Disdikbud Sukoharjo. Proses tersebut dilakukan sebagai tahap kajian Pemkab Sukoharjo melakukan regrouping atau penggabungan sekolah.
"Sedang di data dan dilakukan kajian. Apabila memang memungkinkan maka bisa dilakukan regrouping. Nanti dari Disdikbud Sukoharjo yang akan memproses. Regrouping itu pilihan terakhir dan nantinya tetap dipastikan sistem pendidikan di wilayah tetap berjalan dan tidak terganggu adanya penggabungan sekolah," ujarnya.
Baca Juga: PNIB Serukan Perang Lawan Intoleransi dari Jogja, Usulkan 16 November Hari Toleransi Nasional
