KRjogja.com - SUKOHARJO - DPRD Sukoharjo meminta pengawasan peredaran beras diperketat sebagai antisipasi kasus oplosan. Sebab kondisi sekarang tengah diusut kasus beras oplosan oleh aparat penegak hukum disejumlah daerah. Pengawasan dilakukan dengan melibatkan Pemkab dan aparat penegak hukum di Sukoharjo. Hal ini penting mengingat Kabupaten Sukoharjo merupakan daerah lumbung pangan.
Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto, Rabu (6/8/2025) mengatakan, DPRD Sukoharjo memberikan perhatian serius terhadap kasus peredaran beras oplosan disejumlah daerah. Terlebih lagi beras merupakan bahan pangan pokok masyarakat. Selain itu, pemerintah pusat sekarang juga sedang menggalakan program swasembada pangan nasional.
Keseriusan juga ditunjukan dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sukoharjo. Hasilnya, Banggar DPRD Sukoharjo merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Pangan, dan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan sosialisasi antar produsen beras dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan guna menghambat peredaran beras oplosan.
Baca Juga: Esti Wijayati Minta Guru Jadi Mentor Kreatif
Kerjasama antara dinas terkait di lingkungan Pemkab Sukoharjo dan aparat penegak hukum diharapkan bisa efektif. Sebab banyak pihak dilibatkan dalam melakukan pengawasan peredaran beras. Penekanannya yakni penting bagi masyarakat mendapat jaminan kualitas beras yang dibeli.
"Antisipasi dilakukan terkait beras oplosan yang marak disejumlah daerah dan menjadi perhatian pemerintah pusat. Bahkan kasusnya sudah diusut aparat penegak hukum di luar daerah. Kami harap pengawasan di Sukoharjo diperketat," ujarnya.
Nurjayanto juga menekankan, pentingnya perlindungan kepada petani yang dengan susah payah berhasil merealisasikan swasembada pangan di Kabupaten Sukoharjo. Hasil panen padi petani Sukoharjo ikut berperan besar dalam pemenuhan pangan daerah dan nasional.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskopumdag) Sukoharjo Iwan Setiyono, mengatakan, peredaran produk beras oplosan sudah menjadi perhatian besar pemerintah. Kasus tersebut sudah dilimpahkan untuk diproses hukum. Produk beras oplosan tersebut berjenis beras premium yang dikemas oleh pabrik. Diketahui ada sebanyak 212 merek produk beras oplosan yang sedang ditangani.
Baca Juga: KA Bandara YIA Angkut 1,6 Juta Penumpang hingga Akhir Juli
"Terkait peredaran produk beras oplosan yang sedang ramai sekarang sudah ditangani pemerintah pusat. Sudah kami tindaklanjuti di daerah dan masih kami koordinasikan dengan pihak terkait mengenai ada tidaknya produk beras oplosan tersebut beredar di Kabupaten Sukoharjo. Sebab ada ratusan merek produk beras oplosan sesuai data pemerintah. Namun yang jelas kondisi disini tidak terpengaruh karena kebutuhan beras di Kabupaten Sukoharjo sepenuhnya mengandalkan petani lokal dan disini sudah swasembada pangan," ujarnya.
Diskopumdag Sukoharjo sudah menjalin koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo. Termasuk berkomunikasi melibatkan Polres Sukoharjo.
"Masyarakat di Sukoharjo sudah terbiasa mendapat beras dari penggilingan padi, pasar tradisional dan pusat perdagangan beras dimana produk beras sepenuhnya dari petani lokal. Jadi bukan produk pabrikan atau di kemas pabrik," lanjutnya.
Iwan Setiyono memastikan, perdagangan beras di Kabupaten Sukoharjo normal dan tidak terpengaruh temuan produk beras oplosan pabrikan. Sebab stok beras di pasar tradisional dan tempat perdagangan beras lainnya di Kabupaten Sukoharjo masih melimpah.
"Untuk produk beras kemasan pabrikan dijual di toko modern, mall dan perbelanjaan modern. Itu yang justru akan dipantau bersama dengan pihak terkait. Termasuk melibatkan pihak pengelola," lanjutnya.
