SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Pengusaha menyanggupi pembayaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2020 karena tidak ada yang mengajukan penangguhan. Pembayaran akan dipantau ketat baik dari petugas maupun serikat pekerja.Â
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo Bahtiyar Zunan, Senin (23/12) mengatakan, tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran UMK 2020. Artinya pengusaha telah siap dan bersedia menyanggupi membayar upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Sebelumnya kami sudah memberikan sosialisasi dan memberi waktu pada perusahaan apabila mengajukan keberatan maka bisa mengajukan penangguhan. Hasilnya tidak ada dan semua perusahaan siap membayar upah sesuai UMK 2020," ujarnya.
Zunan mengatakan, pihaknya secara resmi sudah menerima surat keputusan penetapan UMK 2020. Isi surat juga telah dipelajari petugas dan selanjutnya akan dilakukan sosialisasi. Salah satu isi dari surat keputusan tersebut yakni adanya kesempatan bagi pengusaha untuk mengajukan penangguhan pembayaran upah buruh. “Dasar besaran UMK sudah jelas. Kalau pengusaha tidak menaati pembayaran maka jelas ada sanksinya,†lanjutnya.
Pada pelaksanaan UMK 2020 Januari mendatang petugas akan melakukan pemantauan secara langsung terjun ke sejumlah perusahaan. Kegiatan diagendakan dengan melibatkan asosiasi pengusaha dan serikat buruh.
“Tim gabungan dari dinas, pengusaha dan buruh akan mengecek saat pembayaran upah. Benar tidak upah yang diterima buruh sesuai ketentuan. Apabila tidak maka pihak perusahaan akan mendapatkan sanksi,†lanjutnya.
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo juga akan membuka posko pengaduan UMK 2020. Buruh apabila mendapatkan perlakukan pelanggaran dari perusahaan bisa melaporkannya pada petugas.