KRjogja.com - SUKOHARJO - Pemkab Sukoharjo mencatat hingga akhir tahun 2023 lalu masih ada 8.799 unit rumah tidak layak huni (RTLH). Sedangkan pada tahun 2024 ini dilakukan penanganan terhadap 1.396 unit RTLH. Artinya hingga akhir tahun 2024 nanti jumlah RTLH tersisa tinggal 7.403 unit RTLH. Pemkab Sukoharjo kebut Penuntasan RTLH dengan berusaha memenuhi rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo Lanjar Budi Wahono, Minggu (1/9/2024) mengatakan, kondisi RTLH di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 melalui berbagai sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Sukoharjo, dana desa, CSR Bank Jateng dan Baznas, Pemkab Sukoharjo sudah menangani 1.954 unit RTLH. Berdasarkan data hingga akhir tahun 2023 diketahui masih tersisa 8.799 unit RTLH yang belum tertangani.
Pemkab Sukoharjo pada tahun 2024 melalui berbagai sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Sukoharjo akan menangani total 1.396 unit RTLH. Rinciannya, penerima manfaat bantuan peningkatan RTLH sumber Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.000 orang, penerima manfaat bantuan peningkatan RTLH dari sumber Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeu Pemdes) Provinsi Jawa Tengah sebanyak 250 orang, penerima manfaat bantuan peningkatan kualitas RTLH dari sumber Bantuan APBD Kabupaten Sukoharjo sebanyak 102 orang, penerima manfaat bantuan pembangunan baru backlog (PB backlog) sumber dana APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 34 orang, penerima manfaat bantuan pembangunan baru relokasi (PB relokasi) sumber dana APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 10 orang.
Pemkab Sukoharjo melaksanakan program penanganan 1.396 unit RTLH dengan penerima manfaat di 12 kecamatan dan 85 desa dan kelurahan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas rumah warga sekaligus mengurangi angka RTLH Kabupaten Sukoharjo.
"Kegiatan yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Sukoharjo dalam menangani kemiskinan dan permukiman kumuh melalui program peningkatan kualitas RTLH dan pembangunan baru," ujarnya.
Program peningkatan kualitas RTLH ini dimaksudkan untuk membantu meningkatan kualitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Sukoharjo sehingga secara bertahap Kabupaten Sukoharjo dapat terbebas dari permasalahan RTLH dan kebutuhan rumah.
"Program ini dijalankan untuk menuntaskan permasalahan RTLH dan kebutuhan rumah di Kabupaten Sukoharjo terlebih untuk tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026," lanjutnya.
DPKP Sukoharjo berharap angka RTLH setiap tahun bisa turun dan mengurangi data jumlah unit yang ada. Sebab penanganan dilakukan secara merata disemua wilayah di Kabupaten Sukoharjo.
"Seperti misalnya bantuan dari Baznas Sukoharjo mereka menyasar RTLH disemua kecamatan. Bantuan diberikan untuk perbaikan RTLH hampir setiap bulan dengan jumlah bervariasi. Program tersebut sangat baik dan membantu Pemkab Sukoharjo dalam menuntaskan RTLH," lanjutnya.
Pemkab Sukoharjo sangat serius dalam penanganan RTLH. Hal ini terbukti dengan Bupati Sukoharjo Etik Suryani beserta pejabat terkait turun langsung ke lokasi dan menyerahkan bantuan RTLH ke warga penerima. Kegiatan tersebut bahkan sudah sering dilakukan bupati dibeberapa wilayah.
"Bupati Sukoharjo turun langsung mengantar dan memberikan bantuan RTLH ke warga penerima. Ini bentuk bukti dan wujud nyata Pemkab Sukoharjo membantu masyarakat," lanjutnya.
Baca Juga: Pendaftaran CPNS Kemenag Dibuka 1 September 2024, Lulusan Ma'had Aly Bisa Daftar
Bupati Sukoharjo Etik Suryani, mengatakan, Pemkab Sukoharjo terus menyalurkan berbagai program bantuan masyarakat salah satunya penuntasan RTLH. Pada tahun 2024 ini bantuan rehab RTLH sudah disalurkan kepada warga. Salah satunya berasal dari sumber bantuan Baznas Sukoharjo.
Penyaluran bantuan RTLH dipimpin langsung Bupati Sukoharjo Etik Suryani dengan menyalurkan langsung ke warga penerima.