Krjogja.com - Boyolali - Muncul dugaan ratusan kepala desa (kades) di kota susu Boyolali, Jawa Tengah melakukan deklarasi dukungan terhadap pasangan calon bupati-wakil bupati pada kontestasi Pilkada Boyolali 2024.
Banyak beredar di media sosial (medsos) kumpulan video para kades mendeklarasikan salah satu pasangan calon (paslon), adanya video itu mencederai demokrasi.
Video viral Kades Tegalgiri Ngateman memimpin langsung deklarasi salah satu paslon dan diikuti puluhan warga setempat mendeklarasikan dukungan terhadap calon bupati Boyolali Agus Irawan dan calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Baca Juga: Kunjungan Kerja Gus Men ke UEA, Dorong Potensi Zakat dan Wakaf untuk Kesejahteraan Umat
Ironisnya deklarasi tersebut dilakukan di balai desa. Apalagi balai desa merupakan sarana umum milik semua warga desa. Seharusnya, kades dan perangkat desa harus netral.
Pada video itu, bertuliskan Desa Tegalgiri siap mendukung dan memenangkan Bapak Agus Irawan sebagai calon bupati Boyolali dan Bapak Ahmad Luthfi sebagai calon gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029 lengkap dengan background warna biru muda seperti yang kerap dikenakan Agus Irawan dan tim suksesnya.
Hal serupa terjadi di Kecamatan Musuk dan Tamansari, belasan kades yang dipimpin Ketua paguyuban kepala desa juga mendeklarasikan dukungannya ke paslon Agus Irawan dan Dwi Fajar Nirwana. Di Kecamatan Sambi juga begitu dukungan paslon yang sama juga dideklarasikan oleh belasan kades.
Baca Juga: Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Magelang Berlatih Menjadi Mediator
Temuan kades bermanuver politik saat Pilkada memang kerap terjadi, hajat rakyat 5 tahunan itu kerap dijadikan ajang dukung mendukung pasangan calon agar sang oknum bisa membuahkan sesuatu. Perilaku ini memang tak patut dicontoh oleh kades lain.
Sementara Ketua Paguyuban Kades Boyolali, Wukir Santoso tak mempermasalahkan hal tersebut. "Ya mungkin semangatnya beliau-beliau (Para kades,Red) dengan adanya seperti itu,” kata dia belum lama ini.
Wukir membantah dukungan kepada bakal calon kepala daerah tersebut karena adanya intervensi.
Baca Juga: Peringati HUT ke- 79 Kedaulatan Rakyat: Lanjutkan Komitmen untuk Kemanusiaan
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali mengimbau para personel aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, kepala desa (Kades), perangkat desa, anggota BPD, juga penyelenggara Pemilu untuk lebih menjaga sikap netralitas. Mereka juga harus berhati-hati dalam berpose saat berfoto, khususnya menghindari gestur atau pose tangan dan jari yang bisa ditafsirkan mendukung calon tertentu.
Mulai 25 September, sudah mulai tahapan kampanye, kami imbau ASN, TNI, Polri, Kades, perangkat desa, BPD, sampai penyelenggara Pemilu untuk betul-betul menjaga netralitas bahkan ekspresi keberpihakan, dan sebagainya," ujar Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo.
Selanjutnya, Widodo mengatakan bagi pihak-pihak yang harusnya netral tapi terdapat temuan bahkan laporan lalu terbukti melanggar bahkan pelanggaran pidana, sanksi yang diberikan bisa sampai pidana kurungan atau denda. "Selain itu, ada juga sanksi administrasi karena melanggar asas netralitas," kata dia.