Krjogja.com - WATES – Pemerintah menargetkan angka stunting di Indonesia turun menjadi 14 persen pada 2024. Dengan adanya target tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua pelaksana penurunan stunting menggandeng pihak-pihak terkait untuk menekan angka stunting di Indonesia seperti di Kabupaten Kulon Progo, DIY.
Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Shodiqin SH MM menyampaikan, BKKBN memiliki dua tugas utama sesuai peraturan presiden nomor 72 tahun 2021. Yakni masalah perkembangan kependudukan dan keluarga berencana serta penanganan stunting. Adapun, pengentasan stunting di Kulon Progo, BKKBN bersinergi Komisi IX DPR RI dan Pemkab setempat. Harapannya, penurunan stunting di daerah ini lebih cepat. "Apalagi satu di antara tugas DPR RI mengesahkan anggaran. Selain anggaran, juga melakukan monitoring apakah anggaran yang sudah didata oleh Komisi IX betul-betul dilaksanakan oleh dinas lintas sektor,” kata Shodiqin saat sosialisasi dan KIE program bangga kencana di Gedung Kesenian Kulon Progo, Senin (10/4/2023).
Terlebih pada 2024, pemerintah pusat menargetkan angka stunting di Indonesia turun menjadi 14 persen. Saat ini, prevalensi balita stunting di Indonesia di angka 21,6 persen. Sementara di DIY 16,4 persen.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, Ariadi melanjutkan, angka stunting di Kulon Progo sekitar 15,8 persen berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS).
[crosslink_1]
Itu artinya, dari 100 kelahiran bayi, potensi stunting ada 15-16 anak. Sementara, data dari Dinkes Kulon Progo by name by address, angka stunting masih 9,94 persen. Atau per 100 kelahiran, potensi stunting 9-10 anak. Ia menyebut, penanganan stunting yang paling tepat dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehamilan (HPK).
Atas arahan dari BKKBN Pusat maupun DIY, penanganan stunting di Kulon Progo dimulai sebelum adanya perkawinan. Dengan mengedukasi remaja yang akan menikah. “Jika ada anak yang akan menikah bisa dilaporkan ke Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), puskesmas maupun Kemenag. Nanti Kemenag melalui KUA melakukan pembinaan persiapan perkawinan,” ucapnya.
Sedangkan Anggota Komisi IX DPR RI, Sukamto memastikan, kegiatan sosialisasi dan KIE program bangga kencana benar-benar berjalan. “Sebagai wakil rakyat, Komisi IX juga mengupayakan anggaran supaya program pengentasan stunting bisa berjalan dengan baik. Seperti anggaran yang diupayakan ditingkat pusat dibagi menjadi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN DIY. Kegiatan di daerah oleh BKKBN Kulon Progo,” pungkasnya. (Jay)
