Krjogja.com - KULONPROGO - Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2021, Kabupaten Kulonprogo masih menempati posisi ke-4 se-Daerah Istimewa Yogyakarta/ DIY yaitu 71,41 dan masih di bawah angka nasional (76,26). Indeks pemberdayaan gender ini merupakan indikator keadilan dan kesetaraan gender di bidang politik dan ekonomi.
Hal ini berarti peran dan partisipasi perempuan Kulonprogo di bidang politik masih rendah, salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya pendidikan politik bagi perempuan.
"Sehingga perlu pelatihan untuk memberikan pengetahuan sekaligus meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan politik bagi perempuan yang selama ini masih rendah. Apalagi pada saat ini sudah masuk tahun politik, 2024 mendatang akan digelar pemilu serentak," kata Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Pangarus Utamaan Gender pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) setempat Erna Handayani SSos saat Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Perempuan di Ruang Adikarta kantor pemkab, kemarin.
Setelah ada pelatihan, kaum perempuan diharapkan menjadi pemilih aktif dan cerdas. Tujuan akhirnya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Prinsipnya ungkap Erna, perempuan memiliki peran sangat strategis dalam membawa perubahan di lingkungannya.
Karena itu melalui pelatihan, para peserta nanti mampu mentransfer ilmu politik kepada masyarakat di kalurahannya masing-masing. Sehingga nanti diharapkan perempuan-perempuan berani berperan dalam musyawarah dan pengambilan keputusan di semua tingkatan. Kaum perempuan berani mengutarakan kepentingan perempuan dan masyarakat yang termarginalkan.
Tingkatkan Indeks Pembedayaan Gender
"Tujuan akhir pendidikan politik perempuan, indeks pemberdayaan gender meningkat, indikatornya angka partisipasi perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan," terangnya menambahkan pelatihan diikuti 50 anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Perempuan) se-Kapanewon Temon, Panjatan, Galur, Lendah, Pengasih, Girimulyo.
Penjabat Bupati Kulonprogo Drs Tri Saktiyana MSi mengatakan, saat ini diperlukan usaha yang kuat untuk meningkatkan peran perempuan di bidang politik.
ri menekankan tentang pentingnya kesadaran identitas dan kepercayaan diri pada perempuan. Selain itu perempuan harus memiliki orientasi kemanusian, keadilan dan kesejahteraan, paham norma dan etika hukum maupun perundang-undangan.
"Masih perlu upaya lagi untuk meningkatkan indeks pemberdayaan gender, kita berharap secara bertahap bisa melewati angka itu. Diharapkan perempuan bisa berpartisipasi secara aktif mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan kebijakan-kebijakan umum publik di lingkungan masing-masing hingga tingkat nasional," tegasnya. (Rul)
