KULONPROGO, KRJOGJA.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo dan petani didorong DPRD setempat untuk saling bersinergi dalam percepatan cetak sawah baru dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan mengganti alih fungsi lahan akibat adanya pembangunan megaproyek. Cetak sawah baru ini, tidak hanya menjadi program pemkab atau Dinas Pertanian dan Pangan (Dipertapang), tetapi harus pula muncul inisiasi dari petani.
â€Pemkab harus mendukung pembiayaan program cetak sawah baru dan infrastruktur jaringan air, sementara petani menyiapkan dan mengolah lahan yang akan dicetak dengan baik,†ungkap Wakil Ketua I DPRD Kulonprogo H Ponimin Budi Hartono SE MM.
Berdasarkan kunjungan kerja di berbagai kapanewon, mulai dari Nanggulan, Pengasih, dan Sentolo, potensi cetak sawah baru lebih dari 300 hektare, bahkan di Nanggulan potensi sekitar 270 hektare. â€Dinas Pertanian dan Pangan agar segera membuat Survei, Investigasi dan Desain (SID) masing-masing potensi untuk menentukan kebutuhan anggaran. Program cetak sawah baru ini bisa dimintakan anggaran ke Pemerintah Pusat, atau Kementerian Pertanian, Pemda DIY dan anggaran APBD. Bila hanya dengan APBD kabupaten, tidak akan berjalan sesuai harapan, karena kemampuan keuangan kabupaten terbatas,†ucapnya.
Menurut Bupati Kulonprogo Sutedjo, sejak 2013 hingga 2020, Kulonprogo sudah mencetak sawah baru seluas 150 hektare di Kapanewon Sentolo, Nanggulan, Kalibawang, Pengasih, dan Samigaluh. Diakui keberhasilan cetak sawah baru ini tidak terlepas dari bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat, Pemda DIY dan swadaya masyarakat. (Wid/Rul)
