Krjogja.com - KULONPROGO - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tertinggi kedua se-Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo Ir Muh Aris Nugroho MMA dalam Rakor Pengendalian Pembangunan Kabupaten Kulonprogo Triwulan III Tahun 2023 di Aula Yudhistira Bank Kulonprogo, kemarin.
Hasil Pengendalian Pembangunan Kabupaten Kulonprogo Triwulan III Tahun 2023 per31 Juni 2023 dengan hasil realisasi Belanja Daerah mencapai 41,06 % dari target 52,22 % yaitu sebesar Rp. 674.591.584.172,00 dari Total Belanja Daerah Rp 1.643.069.865.217,00. Sementara kinerja fisik Triwulan II tercapai 56,00 % dari target 57,39 %.
"Dari hasil laporan 265 Pemkab untuk LRA per1 Juli - 21 Juli 2023 yang diolah Ditjen Bina Keuangan, prosentase realisasi belanja Kabupaten Kulonprogo tercatat 48,76 % dan kita masuk urutan ke-2 dari 10 daerah tertinggi Persentase Realisasi Belanja APBD Kabupaten se- Indonesia TA 2023. Sedangkan untuk Persentase Realisasi Pendapatan masuk urutan 16 besar dengan capaian 53,18 %," jelas Aris Nugroho.
Aris mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi OPD sehingga menghambat capaian realisasi di antaranya kurangnya pengendalian internal, pemantauan, pengawasan, koordinasi serta kurangya inovasi dan kolaborasi antarperangkat daerah untuk mengoptimalkan kinerja. Dirinya berharap kendala-kendala tersebut dapat diatasi bersama agar kinerja pembangunan Kabupaten Kulonprogo dapat berjalan sesuai target.
Ditambahkasn dari hasil penilaian kinerja perangkat daerah Triwulan II, Badan Kesbangpol secara komulatif meraih peringkat kinerja perangkat daerah terbaik pertama lingkup eselon II disusul Dinas Sosial PPPA kedua dan DPMPTSP ketiga, sementara untuk lingkup Eselon III terbaik pertama diraih BPBD, kedua Kapanewon Temon dan ketiga diraih Kapanewon Pengasih.
Sementara itu Pj Bupati setempat Ni Made Dwipanti Indrayanti MT menyampaikan apresiasi terhadap kinerja seluruh perangkat daerah, tapi dirinya menekankan seluruh perangkat daerah untuk mengidentifikasi kembali kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran agar nantinya kinerja pembangunan 2023 dapat tercapai maksimal.
"Alhamdulillah meskipun ada beberapa target yang belum tercapai, ini bisa menjadi catatan bagi kita untuk optimis sampai akhir 2023 mengejar gap-gap yang ada," jelasnya.
Ni Made berharap perangkat daerah melakukan perencanaan secara lebih matang dan terukur serta menginventarisir kembali indikator-indikator kegiatan sesuai RPJMD maupun proyeksi terhadap RPJPD. (Rul)
