KULONPROGO (KRjogja.com) - Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berkualitas dibutuhkan masyarakat sipil yang kuat dan otonom. Tanpa masyarakat sipil yang kuat dan otonom, pilkada akan sulit melahirkan pemimpin berkualitas.
Gregorius Sahdan SIP MA Direktur The Indonesian Power Of Democracy (IPD) mengatakan hal itu saat menyampaikan materi dalam diskusi publik bertemakan "Pilkada Berintegritas untuk Kulonprogo Berkualitas", yang diadakan KPU setempat, Rabu (14/09/2016) di Aula Adikarto atau Gedung Kaca. Selain Gregorius juga tampil Hamdan Kurniawan SIP (Ketua KPU DIY), dan Iranda Yudhatama SSos Direktur Swara Nusa Institute.
"Pilkada masih sangat sulit untuk menghasilkan pemimpin yang bisa membangun kesejahteraan rakyat. Hal ini selama tidak ada perubahan yang mendasar terhadap pengaturan pemilu dan tatakelola pemilu itu sendiri," tambahnya.
Sementara menurut Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan, ada 8 kunci untuk pemilu berintegrasi, yang kesemuanya serba transparan. Yakni, Badan Penyelenggara Pemilu (BPP) yang transparan, transparansi dalam penggalangan dana kampanye dan belanja kampanye, akses publik yang transparan untuk keuangan kampanye. Selain itu transparansi dalam belanja kampanye, pendaftaran pemilih, pemantauan, serta hasil pemilu yang transparan, dan proses gugatan pemilu yang transparan pula.
"Kami mengajak partisipasi masyarakat dan semua komponen dalam penyelenggaraan agar pilkada menjadi kondusif dan lancar," ajak Hamdan. (Wid)
