KULONPROGO (KRjogja.com) - Salah satu permasalahan yang sering menjadi tantangan pemilihan adalah ketidakjujuran, baik oleh peserta pemilu maupun penyelenggara. Bila semua pihak mampu berlaku jujur maka bentuk kecurangan dan kecurigaan tidak perlu terjadi.
"Yang juga sering menjadi permasalahan adalah terkait dengan netralitas. Para penyelenggara negara, para Aparat Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri harus mampu menjaga netralitas. Terlebih para penyelenggara pemilihan, berlaku jujur dan menjaga netralitas adalah harga mati. Banyak kasus sengketa yang disebabkan karena ketidakjujuran dan netralitas yang dipertanyakan," tandas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo Isnaeni STP seusai melantik 60 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di aula Adikarto atau Gedung Kaca Wates, Selasa (12/07/2016).
Karena itu kepercayaan yang sudah diberikan kepada anggota PPK agar dijaga. Bila mampu bekerja sesuai asas-asas pemilu diantaranya jujur berarti telah sempurna menjadi seorang penyelenggara pemilihan.
Isnaeni memberikan contoh pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 yang baru lalu DIY merupakan provinsi yang tidak ada permasalahan terkait dengan kode etik penyelenggara yang sampai DKPP. "Anggota PPK yang dilantik ini diharapkan mampu mengawal pemilihan bupati dan wakil bupati Kulonrogo 2017 secara berintegritas, sehingga dapat diterima dengan baik oleh semua pihak," katanya.
Sementara itu Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) mengharap agar PPK dapat segera melaksanakan tugasnya sesuai dengan tahapan, agar pilkada 2017 dapat terselenggara dengan baik dan sukses. Hasto juga berharap agar dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dengan penjelasan yang detil, agar calon pemilih dapat memperoleh informasi secara gamblang sehingga masyarakat yang telah memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya dengan baik dan benar. (Wid)
