KRjogja.com - KULONPROGO - Pemerintah dan warga Kabupaten Kulonprogo diminta bersiap menghadapi puncak bonus demografi pada tahun 2030-an. Salah satu upayanya dengan terus menekan angka stunting demi mewujudkan generasi muda berkualitas.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BKKBN RI, Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG (K) saat Roadshow Sosialisasi dan KIE Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka Hari Ibu di Jogja Agro Park (JAP), Kalurahan Wijimulyo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo, DIY, Minggu (26/11/2023).
Tampil juga sebagai pembicara Bunda Genre Kulonprogo Akhid Nuryati SE dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMK Dalduk dan KB), Drs Ariadi dihadiri mantan Bupati Drs Sutejo.
Baca Juga: Pentas Karawitan Among Laras, Pemuda Kanoman Lestarikan Kesenian
Bonus demografi merupakan kondisi Indonesia dengan penduduk usia produktif mendominasi. "Definisi rasio orang yang bekerja lebih banyak dari yang tidak bekerja. Itu namanya bonus. Jika dalam sebuah keluarga yang bekerja lebih sedikit dari yang tidak bekerja, akan berat sekali," tegas dr Hasto.
Menurutnya kondisi bonus demografi merupakan saat yang tepat menaikkan pendapatan perkapita karena penduduk usia kerja jumlahnya lebih banyak. Dengan catatan, penduduknya sehat dan produktif. "Itulah jawabannya, kenapa harus tidak stunting. Karena kalau stunting, tidak akan jadi bonus," tegasnya.
Kulonprogo punya lebih dari 600 pendamping keluarga yang harus diedukasi demi menambah ilmu dan pemahaman sebagai bekal mendampingi keluarga dan menciptakan keluarga berkualitas dengan anak-anak sehat tanpa stunting. Ada faktor spesifik dalam program stunting di antaranya peran pendamping keluarga dan kondisi rumah tidak kumuh. Ada dua kapanewon dinilai masih membutuhkan program bedah rumah agar lebih sehat dan layak huni yakni Kokap dan Galur.
Baca Juga: UMS Tambah Tiga Guru Besar
"Jambannya harus diperbaiki supaya sesuai standar, tidak cemplung karena bisa sering membuat diare. Kemudian pendamping keluarga bisa mensosialisasikan, kalau mau nikah periksa dulu, kalau anemia ya minum tablet tambah darah, kalau terlalu kurus jangan hamil dulu. Faktor gizi bagi orang tua yang mau hamil ataupun anaknya itu penting sekali," tegasnya.
Dalam penanganan stunting di Kulonprogo, Kemenkes RI telah menganggarkan lebih dari Rp 4 m. Dari jumlah itu, 75 % untuk pembelian makanan, sisanya untuk lain-lain termasuk sosialisasi dan edukasi.
Bunda Genre Kulonprogo, Akhid Nuryati mengajak masyarakat mensukseskan program penanganan dan pencegahan stunting di kabupaten ini. "Kulonprogo tanpa stunting, keren...!," teriaknya disambut tepuk tangan meriah peserta roadshow terdiri KIM Pendamping Keluarga, PKK dan Kader KB serta Genre dari Kapanewon Sentolo, Lendah, Galur, Nanggulan, Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh.
Kepala DPMK Dalduk dan KB setempat, Drs Ariadi mengatakan, pada 2023 angka stunting di Kulonprogo 9,49 persen, pada 2024 ditargetkan turun menjadi 8,62 persen. Upaya yang dilakukan membentuk Kampung Keluarga Berkualitas di tiap kalurahan yang mendorong pemberdayaan terkait penanganan stunting.
"Sasaran kita ada empat penurunan yakni angka kemiskinan, angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka stunting. Kami menjadikan kalurahan sebagai prioritas utama mendapatkan pendampingan dari OPD. Dengan mengoptimalkan pendamping keluarga, kami yakin target penurunan stunting bisa tercapai dengan kondisi masyarakat semakin sejahtera," ujarnya. (Rul)
