KRjogja.com, KULONPROGO - Dugaan ketidaknetralan pamong dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 memicu aksi demo warga terhadap Pemerintah Kalurahan (Pemkal) Banyuroto, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (5/1).
Dalam aksi yang digelar puluhan warga tersebut mereka memasang sejumlah spanduk bernada protes di pagar balai kalurahan setempat.
Menurut Koordinator Lapangan Aksi, Suko Haryanto aksi protes digelar atas dugaan banyaknya permasalahan di lingkungan Pemkal Banyuroto belakangan ini.
Salah satunya tentang dugaan ketidaknetralan lurah dan pamong dalam pelaksanaan Pemilu 2024. "Harapan kami sekaligus peringatan, pamong tidak terlibat politik praktis, tidak ikut kampanye," katanya di sela aksi, Jumat (5/1).
Suko mengungkapkan, sikap tidak netralnya pamong nampak pada acara jalan sehat yang digelar salah satu parpol di Banyuroto belum lama ini. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pamong diketahui memakai atribut parpol penyelenggara acara.
"Kasusnya di Sambiroto ada jalan sehat dan banyak pamong memakai atribut partai. Itu kan tidak boleh, jadi kami harap netral," jelasnya.
Meski sudah ditindaklanjuti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kapanewon Nanggulan tapi belum ada efek jera. "Yang pertama sudah ditindaklanjuti panwas, tapi masih ada rentetannya," ujar Suko.
Di sisi lain peserta aksi menyoroti penggunaan anggaran kalurahan yang selama ini dinilai kurang transparan. "Menurut kami penggunaan anggaran di sini kurang transparan karena setiap pembangunan ditanyakan RAB (Rencana Anggaran Belanja-Red.) tidak ada," ungkapnya.
Massa aksi juga menyampaikan keluhan tentang kinerja pamong dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) yang kurang produktif, ringannya sanksi bagi pamong yang melanggar kode etik hingga mendorong perbaikan jalan rusak yang masih banyak ditemui di Banyuroto.
Seluruh keluhan massa disampaikan langsung kepada lurah, pamong dan BPKal Banyuroto yang hadir. Kedua belah pihak bertemu dan mencarikan solusi atas persoalan yang timbul.
Lurah Banyuroto, Sudalja menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Tentang dugaan ketidaknetralan pamong dalam pemilu, dinilainya kesalahpahaman.
"Dewan mau meninjau pembangunan di Banyuroto, sehingga diadakan jalan sehat dan senam. Ketika senam kami diberi topi Partai Nasdem, karena panas lalu topi dipakai. Itu kelalaian kami. Jadi waktu itu kami hanya menghargai pemberian saja dan tidak ada maksud mengarahkan warga ke satu partai," jelasnya.
Tentang tudingan Pemkal Banyuroto tidak transparan terkait RAB, Sudalja menjelaskan, pihaknya sudah berupaya terbuka, tapi warga menginginkan RAB rinci, sedangkan hal itu tidak bisa lantaran menyangkut dokumen rahasia.
"Kalau yang kurang transparan sebenarnya mungkin dari masyarakat yang diinginkan RAB rinci. Tapi ada aturan bahwa itu dokumen rahasia dan tidak boleh sembarangan orang tahu," tegasnya. (Rul)
