KRjogja.com, KULONPROGO -Paguyuban Dukuh se-Kabupaten Kulonprogo atau Madukoro yang disambati Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), mendatangi Kantor KPU setempat, Jumat (26/01/2024). Madukoro meminta klarifikasi KPU Kulonprogo terkait tidak adanya uang transportasi KPPS pada pelantikan serentak, Kamis (25/01/2024).
Ketua Madukoro Risdiyanto Dwi Atmojo menuturkan, KPPS sebagai ujung tombak kesuksesan pemilu diminta taat aturan sesuai UU pemilu, namun di sisi lain kesejahteraannya seperti saat pelantikan tersebut masalah konsumsi dan tidak ada uang transpor. Padahal sebagian besar KPPS adalah buruh lepas harian, yang minta izin kerja untuk hadir di pelantikan.
"Kasihan mereka. Karena kami disambati warga yang merupakan petugas KPPS, maka kami berkunjung ke KPU ini, untuk menyampaikan keresahan dari petugas KPPS tersebut dan minta kejelasan," ujar Risdiyanto, Jumat (26/01/2024).
Terhadap keresahan KPPS tersebut, Sekretaris KPU Kulonprogo, Widi Purnama mengakui memang dalam pelantikan KPPS hanya memberikan konsumsi/snack senilai Rp 15 ribu dan tanpa uang transpor.
Sebenarnya sudah dijelaskan di awal tidak ada makan siang dan hanya snack serta tidak ada uang transpor, mengingat pelantikan tidak berlangsung lama.
Dijelaskan Widi, kalau di kabupaten lain ada yang memberi uang transpor, itu bisa terjadi karena adanya perbedaan kebijakan di setiap daerah. Seingatnya, ada 3 KPU kabupaten/kota yang tidak menyediakan uang transportasi, termasuk Kulonprogo.
"Tapi per Jumat (26/01/2024) ini khususnya untuk di DIY, kebijakan terkait uang transpor akan diselaraskan. Untuk bimbingan teknis (bimtek) KPPS di masing-masing daerah sudah satu suara, sehingga peristiwa serupa tidak terulang kembali," ucap Widi.
Polemik tidak adanya uang transportasi bagi anggota KPPS di sejumlah kabupaten/kota di DIY mendapat perhatian dari KPU RI. "Ada perbedaan dalam kebijakan. Kami sudah mengetahui adanya polemik tersebut. Hanya belum bisa menjelaskan lebih jauh adanya perbedaan kebijakan antar daerah terkait pemberian uang transportasi KPPS saat pelantikan. Ini sudah dibicarakan dalam rapat bersama KPU RI," kata Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroes ketika berada di Kulonprogo.
Dikatakan Betty, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sudah berkomunikasi dengan Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi. Kajian terhadap masalah itu tengah didalami. "Ketua KPU DIY diminta berkomunikasi dengan Ketua KPU Sleman untuk menangani masalah ini. Kami tahunya masalah ini terjadi di Sleman," ujarnya. <B>(Wid)<P>
