Krjogja.com, Kulonprogo - APBN harus ikut memutar roda perekonomian melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Maka memasuki Triwulan II bulan April Tahun Anggaran 2024, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wates mengadakan kegiatan Selapanan III dan Halal bi Halal dengan melibatkan seluruh Satuan Kerja instansi vertikal Kementerian/Lembaga di wilayah Kabupaten Kulonprogo, Perbankan, UMKM, dan Vendor mitra kerjanya, Jumat (26/04/2024), di Ruang Terbuka Sinergi KPPN Wates.
Kegiatan tersebut bertemakan "Bersinergi dalam Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan pemberdayaan UMKM” ini dihadiri pejabat pengelola keuangan Satuan Kerja, Baik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan SPM, Bendahara, maupun Operator dengan menyertakan kehadiran UMKM dengan produk yang menjadi unggulan mereka.
“Sebagai kantor yang sedang berjuang meraih predikat WBK/WBBM di tahun 2024 ini, KPPN Wates akan terus menginisiasi dan mendorong adanya komitmen bersama dalam pelaksanaan anggaran yang penuh integritas dalam meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran," ungkap Ririn Mardiyani Kepala KPPN Wates dalam menyampaikan materi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
Menurur Ririn apresiasi diberikan kepada seluruh instansi vertikal atas kinerja pengelolaan anggaran, karena memperoleh nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan nilai 99,95 pada periode Triwulan I 2024. Sebagai salah satu parameter penilaian kinerja pengelolaan anggaran ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan anggaran semakin meningkat, baik dari sisi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran maupun kualitas hasil pelaksanaan anggarannya.
Sampai dengan bulan April 2024 realisasi belanja APBN untuk Kulonprogo sebesar Rp 447.868.452.197,00 atau 30% dari total pagu sebesar Rp1,49 Triliun. Realisasi APBN tersebut terdiri atas belanja Pegawai Rp 84,07 Miliar, belanja barang Rp 44,17 Miliar, belanja modal Rp 949,58 Miliar dan transfer ke daerah sebesar Rp 318,67 Miliar.
Pada sesi sharing, KPPN Wates bersinergi dengan Kanwil BRI Yogyakarta dan BRI Kanca Kulonprogo untuk mendorong Implementasi Transformasi Digitalisasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dalam pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Cash Management System (CMS), dan Platform Digipay-Marketplace, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2022.
Sebagai implementasi fungsi KPPN dalam Financial Advisor, terutama menjalankan fungsi Special Mission Advisory.
Kehadiran para praktisi UMKM benar-benar telah memberikan suasana yang berbeda, antusiasme pelaku UMKM maupun Satuan Kerja tampak dari ramainya transaksi atas produk-produk yang mereka paparkan dalam “Buka Lapak UMKM” yang khusus disediakan.
Produk-produk usaha rintisan seperti aneka produk keripik dan makanan ringan, aneka produk jamu, aneka produk minuman berbahan gula semut, produk tahu dan makanan tradisional yang di paparkan saat itu menjadi penanda bahwa UMKM kita layak untuk terus kita bina dan damping agar semakin naik kelas di negeri ini. (Wid)
