Krjogja.com Kulonprogo - Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kulonprogo, Lukman Arifin Fathul Huda ST atau Gus Lukman menjelaskan, Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) sangat baik, kita diajak meningkatkan kapasitas masyarakat untuk membangun desa. Berkaitan dengan akuntabilitas sosial, masyarakat harus ikut andil dalam menjalankan dan mengawasi program.
"Apalagi nanti akan hadir desa inklusi, bagaimana di desa bisa melibatkan masyarakat kita yang rentan. Pemerintah kalurahan yang baik adalah smart government, dalam pelayanan kepada masyarakat dapat merasakan kebahagian," kata Gus Lukman saat membuka secara resmi Workshop Theory of Change (TOC) di Hotel Ibis Yogyakarta International Airport (YIA), Kamis (6/6).
Baca Juga: Kaesang Beri Dukungan Pilkada DIY, Beri Pesan Ini untuk PSI Kota Yogya
Workshop bertemakan 'Membangun Mimpi Perubahan di Desa' terselenggara berkat kerjasama Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM NU) Kulonprogo dan LAKPESDAM PBNU serta Tim Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
TOC diikuti 28 peserta perwakilan empat kalurahan dampingan lokus baru dan satu kalurahan dampingan replikasi difasilitasi Lakpesdam PBNU Nur Azizah diawali sesi identifikasi isu dan permasalahan di desa, identifikasi aktor-aktor, identifikasi mimpi merubah desa dan membuat rencana tindak lanjut.
Baca Juga: Kaesang Beri Dukungan Pilkada DIY, Beri Pesan Ini untuk PSI Kota Yogya
Adapun empat kalurahan yang menjadi lokus baru Program P3PD yakni Kalurahan Wahyuharjo Kapanewon Lendah, Kalurahan Demangrejo, Sentolo, Kalurahan Sendangsari, Pengasih dan Kalurahan Banjarasri Kalibawang. Sementara kalurahan dampingan yang menjadi replikasi Kalurahan Tirtorahayu, Galur.
Ketua LAKPESDAM PCNU Kulonprogo Burhanul Fahruda menegaskan, dalam mensukseskan Program P3PD harus berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di kalurahan seperti tomas, toga dan dukungan pemerintah kalurahan. "P3PD adalah program yang diluncurkan Kementerian Desa RI di sub komponen 2B tentang desa dan pedesaan, harapan kita semua agenda ini harus saling bahu-membahu untuk mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan kalurahan yang lebih partisipatif, inklusif dan memiliki kesadaran serta komitmen akuntabilitas sosial yang baik," ujar Burhanul.
Baca Juga: IHK Gabungan DIY Relatif Stabil Pada Mei 2024
Perwakilan Dinas PMD Kulonprogo Susilo Ari Wibowo mengatakan, pembangunan desa bisa dilakukan dengan keterlibatan masyarakat desa secara langsung, masyarakat dapat menyampaikan usulan membangun desa. Masyarakat juga berperan meningkatkan kualitas hidup lebih baik.
"Misalnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan di desa, sehingga output kagiatan hari ini mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa," tuturnya. (Rul)
