Krjogja.com Kulonprogo - Tatakelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Kulonprogo, termasuk PT Selo Adi Karto (SAK), DPRD dalam bersikap harus melakukan analisis yang objektif berdasar dokumen standar hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen. DPRD Kulonprogo dapat melakukan evaluasi jika dokumen audit sudah final.
"Karena tidak bisa lembaga berpendapat gaduh berdasar asumsi-asumsi atau pendapat pribadi. Sementara saat ini proses audit belum selesai. Jadi kita tunggu saja dan berikan keleluasaan inspektorat bekerja," kata Istana SH MIP Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kulonprogo, Kamis (11/07/2024).
Istana menuturkan, jika ternyata dalam dokumen KAP terdapat temuan-temuan yang tidak akuntabel atau tidak sesuai dengan kaidah laporan akuntansi, maka secara kelembagaan DPRD Kulonprogo dapat membentuk panitia khusus (pansus) sesuai kewenangan/tanggung jawab pengawasan.
Baca Juga: Masa Depan Ekonomi Indonesia Itu Bernama Koperasi
"Memang SAK sebagai BUMD harus banyak melakukan pembenahan dan efisiensi serta pengembangan usaha. Namun tentu hal ini tidak lepas dari kebijakan dan pendampingan serta keperpihakan dari pemerintah daerah. Sementara SAK ini oleh Pemda seperti dibiarkan hidup tetapi tidak dihidupi," tandas Istana.
DPRD Kulonprogo dalam ketugasannya telah memenuhi kewajibannya dalam hal penyertaan modal. Secara periodik juga melakukan pengawasan dan rekomendasi rekomendasi baik menyangkut tatakelola maupun pengembangan usaha. "Salah satu contoh rekomendasi yang dapat mengangkat citra SAK misalnya dengan membuka jaringan baru dalam bentuk kerja sama penyediaan aspal buton. Berdasar treatment dan ujicoba aspal buton ini cocok bagi wilayah Kulonprogo," ujarnya.
Menurut Istana, secara geografis banyak infrstruktur jalan terutama di perbukitan yang akan lebih efisien jika dibangun menggunakan aspal buton, karena dapat dikerjakan secara manual tanpa bantuan alat berat, cepat dan lebih awet.
"Namun rupanya rekomendasi ini tidak mendapatkan perhatian yang layak. Jadi bagaimana SAK akan sehat dan mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika tidak disehatkan dan diberdayakan," pungkas Istana. (Wid)
