Krjogja.com - KULONPROGO - Bawaslu Kabupaten Kulonprogo mendorong ketahanan demokrasi tetap terjaga di Kulonprogo khususnya dan di Indonesia pada umumnya pasca hajatan Pemilu 2024 maupun Pemilu 2024.
Hal itu mengemuka pada acara joint monitoring visit di ruang media center kantor Bawaslu Kulonprogo Rabu (12/02/2025).
Hadir jajaran pimpinan dan sekretariat Bawaslu Kulonprogo, tim dari The Asia Foundation (TAF), perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Australia, tim dari Bappenas RI, dan tim dari LKiS.
Ketua Bawaslu Kulonprogo Marwanto MSi mengatakan, pihaknya mendapat kehormatan karena bisa bekerja sama dengan TAF dan LKiS dalam rangka mengembangkan dan memelihara demokrasi melalui program democratic resilience.
Baca Juga: Perkawinan Dini Tertinggi di ASEAN, Pelajar Perlu Edukasi Kesehatan Reproduksi
“Ruang masyarakat sipil menyuarakan aspirasinya harus tetap terjamin, baik pada tahapan pemilu/pilkada, maupun saat non-tahapan. Di tahapan pemilu kita mengenal adanya let’s vote, yakni mendorong partisipasi masyarakat turut berpartisipasi di semua tahapan pemilu/pilkada. Sementara di non-tahapan dikenal istilah let’s voice, yakni bagaimana masyarakat menyuarakan aspirasinya pada pemerintahan yang terbentuk dari pemilu/pilkada,” jelas Marwanto.
Menurutnya, justru di non-tahapan itulah, pada saat masyarakat harus menyuarakan aspirasinya atau let’s voice, merupakan fase yang krusial. Hal ini selain berkaitan dengan bagaimana masyarakat sipil mengawal pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemilu/pemilihan, juga akan menentukan ketahanan demokrasi yang sebenarnya.
“Untuk itulah, di masa non-tahapan pemilu/pilkada ini, kami berharap masih ada yang bisa kami kolaborasikan dengan TAF maupun LKiS," terang Marwanto. (Wid)
