KULONPROGO, KRJogja.com - Implementasi digitalisasi transaksi keuangan bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi digital yang sistematis dan berkelanjutan.
Demikian disampaikan Kepala BKAD Kulonprogo, Taufik Amrullah saat High Level Meeting, Capacity Building Digitalisasi Keuangan dan Launching Aplikasi Eling Pajak Daerah 'Mewujudkan Digitalisasi Keuangan Daerah yang Terintegrasi dan Inklusif' di Hotel Morazen, Temon, Kulonprogo, Rabu (28/5).
Amrullah menyampaikan progres Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Kulonprogo. “Tahun 2025, penerapan 100 persen Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagai metode transaksi nontunai untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel," ungkap Taufik.
Taufik juga mengungkapkan pada 2024 Kulonprogo menunjukkan peningkatan transaksi digital secara konsisten. Hal itu terlihat dari capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kulonprogo sebesar 98 persen dengan status digital. “Posisi Kabupaten Kulonprogo dalam skala Nasional meningkat menjadi peringkat ke-20 pada 2024 (atas kinerja tahun 2023)," ujarnya.
Dirut Bank BPD DIY, Santoso Rohmad mengatakan, HLM TP2DD upaya perluasan dan percepatan transaksi digital di lingkungan Pemkab Kulonprogo. Kegiatan tersebut salah satu bentuk digitalisasi yang menjadi keniscayaan harus dilakukan. Karena perkembangan ke depan apapun yang namanya digitalisasi harus mencakup semua aspek pembayaran yang ada di daerah.
Sebagai pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Bank BPD DIY harus mampu menjawab tantangan digitalisasi dalam rangka mempermudah, mempercepat, meningkatkan akuntabilitas dan lebih transparan.
"Itu yang kami ke depankan untuk percepatan dan perluasan pembayaran melalui kanal-kanal digital. Sehingga ini bukan pembayaran yang sifatnya ekslusif tapi infklusif. Bisa dilakukan melalui kanal pembayaran apapun. Jadi harapan kita penerimaan dan pengeluaran uang lebih cepat tapi juga antarrekening. Sehingga tercipta ekosistem digital. Kalau ekosistem digital bisa berjalan baik tentu percepatan pertumbuhan ekonomi di Kulonprogo akan segera terwujud," jelasnya.
Manajemen Bank BPD DIY sangat siap mendukung pemkab mencegah kebocoran-kebocoran dari sisi keuangan baik dari sektor pertambangan, retribusi maupun lainnya. "Bank BPD DIY sangat siap membantu upaya pencegahan tersebut utamanya dari sisi transaksi digital. Bahkan semua bentuk pembayaran bisa kami lakukan secara digital. Jadi kesiapan kami sangat siap," tegasnya didampingi Pimpinan Bank BPD DIY Cabang Wates, Nur Afan Dwi Saputro MM.
Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan menjelaskan, salah satu upaya dan inovasi peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah di Pemkab Kulonprogo adalah dalam bentuk aplikasi Eling Pajak Daerah.
“Eling Pajak Daerah bukan hanya aplikasi tapi gerakan agar seluruh elemen masyarakat mengingat kewajiban pajak daerah sebagai upaya meningkatkan kemampuan fiskal. Nanti pembayaran semua jenis pajak daerah diarahkan melalui nontunai dengan melalui Eling Pajak Daerah," tutur Agung. (Rul)
