Krjogja.com - KULONPROGO - DPRD mendorong pemerintah kabupaten untuk pemerataan pembangunan di wilayah yang masih tertinggal khususnya di wilayah Utara, terutama pemenuhan kebutuhan dasar di antaranya pendidikan dan kesehatan.
Untuk itu agar ada kajian untuk mendirikan kampus dan rumah sakit di wilayah utara. Sehingga pendidikan dan juga kesehatan bagi warga masarakat di 4 kapanewon wilayah Utara dapat terpenuhi. Mengingat saat ini rumah sakit dan kampus di Kulonprogo semua berada di wilayah selatan.
Baca Juga: LazisMu Terima Amanah Kurban 1 Ekor Sapi Limosin dari Shopee Barokah
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kulonprogo Angga Pratama menyatakan itu dalam rapat paripurna (rapur) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, di Ruang Kresna Gedung DPRD setempat, Senin (2/6/2025). Ditetapkannya Perda tersebut, DPRD memberikan beberapa rekomendasi.
Dikatakan Angga, perputaran ekonomi di empat kapanewon wilayah utara lari ke Purworejo, Muntilan dan Sleman. "DPRD mendorong pula pemkab agar memprioritaskan pengembangan perkotaan di wilayah Utara, sehingga perekonomian akan berputar dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut akan meningkat," tandasnya.
Pemkab, kata Angga, agar lebih serius pula dalam menangani kemiskinan ekstrim. Yaitu dengan inovasi program yang didukung pengalokasian anggaran pada perangkat daerah terkait dan distribusi anggaran agar dikaitkan dengan spesial kantong kemiskinan.
Baca Juga: Duh.. Pemerintah Batal Kasih Diskon Listrik 50 Persen
DPRD juga minta pemkab agar melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk pendampingan UMKM mulai dari pengurusan perizinan, manajemen sampai dengan pemasaran produk.
"Juga diharapkan berkoordinasi dengan BBWSSO dalam bentuk kerja sama agar badan bendung Waduk Sermo tetap bisa dimanfaatkan para pengguna jalan khususnya roda 2, mengingat bahwa jalan di bawah Waduk Sermo di kawasan hutan Margasatwa sangat rawan keamanan," ucap Angga.
Selain itu, lanjut Angga, dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang sosial pemkab agar segera membangun rumah singgah sebagai tempat penampungan sementara bagi individu atau kelompok rentan yang mengalami kondisi darurat sosial atau tidak memiliki tempat tinggal tetap, seperti: anak jalanan, tunawisma, lansia terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengemis dan gelandangan serta korban bencana sosial atau bencana alam.
Bupati Kulonprogo Dr HR Agung Setyawan ST MSc MM menyampaikan bahwa pada pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama, antara lain optimalisasi upaya penurunan angka kemiskinan, peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas pelayanan publik, optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Serta peningkatan kinerja BUMD, pembinaan pelaku usaha ekonomi mikro dan koperasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan investasi," ujar Agung. (Wid)
