KULONPROGO (Krjogja.com) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wates komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan transparan melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dikemas dalam “Selapanan IV”.
Forum ini menjadi ruang dialog terbuka untuk menjaring masukan demi penyempurnaan Standar Pelayanan di KPPN Wates.
Acara yang dilaksanakan Kamis (19/06/2025) ini menghadirkan berbagai elemen penting masyarakat, mulai dari perwakilan satuan kerja mitra KPPN se-Kulonprogo, unsur Pemerintah Daerah yang diwakili Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora), akademisi dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), organisasi masyarakat, media massa, bank pemerintah, pelaku usaha, hingga organisasi profesi seperti PGRI.
Forum ini juga dirangkaikan dengan sesi Press Release realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, serta pemaparan layanan unggulan oleh KPPN Wates.
Kepala KPPN Wates, Ririn Mardiyani, menyampaikan bahwa di tengah tantangan efisiensi anggaran negara, KPPN Wates tetap konsisten memberikan layanan yang cepat, transparan, dan terukur. "Dengan berbagai inovasi, kami telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 2024, serta mengimplementasikan sistem manajemen berstandar internasional melalui sertifikasi ISO 2001:2015 dan ISO SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan),” ungkapnya.
KPPN Wates juga menyampaikan capaian kinerja pengelolaan dana APBN di wilayah Kulonprogo, yang hingga pertengahan tahun 2025 telah mencapai angka Rp1,490 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp350,51 miliar untuk instansi vertikal telah terealisasi 46,54%, sementara Transfer ke Daerah sebesar Rp1,139 triliun telah terealisasi 43,58%.
Forum ini diapresiasi oleh seluruh peserta dengan memberikan berbagai masukan untuk semakin meningkatkan layanannya. Ini akan terus menjadi agenda rutin sebagai langkah konkret KPPN Wates dalam membangun komunikasi dua arah yang sehat dan akuntabel antara institusi pemerintah dan masyarakat. <B>(Wid)<P>
