KULONPROGO (Krjogja.com) -Era yang serba digital ini, ruang maya bukan sekedar pelengkap, melainkan panggung utama interaksi sosial, pembelajaran, dan ekspresi diri. Tetapi bersamaan dengan kemajuan teknologi muncul pula ancaman seperti Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), perundungan siber, pelecehan dan penyebaran konten negatif yang menargetkan perempuan dan anak. Data yang ada menunjukkan bahwa perempuan dan anak menjadi kelompok rentan di ruang digital.
"Berdasarkan laporan tahun 2024, Komnas Perempuan mencatat 61 persen korban kekerasan digital adalah perempuan, sementara itu Safenet melaporkan 70 persen korban doxing juga perempuan. Kondisi ini tentu mengancam rasa aman dan potensi generasi penerus bangsa. Karena itu, seminar ini untuk menyatukan tekad dan langkah nyata untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif dan memberdayakan bagi perempuan dan anak," kata Erna Sukeksi SIP MM Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Kulonprogo pada Seminar Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (HAKTPA), di Ruang Nakula Sadewa Gedung DPRD Kulonprogo, Rabu (26/11/2025).
Seminar menampilkan narasumber Dr Y Sari Murti Widyastuti SH MHum Dosen FH UAJY/Ketua Pelaksana Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY/Ketum Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY. Acara yang dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, anggota GOW, anggota Desa Prima, OPD terkait, serta lainnya ini bertemakan "Bersatu Wujudkan Ruang Digital Aman dan Sehat bagi Perempuan dan Anak di Kulonprogo".
Baca Juga: Ratusan Pelajar SMA Hadiri Opening Ceremony Lomba Debat Indonesia 2025 di UAJY
Erna menyatakan data kasus kekerasan perempuan dan anak, perkawinan anak di Kulonprogo tahun 2023 dan 2024 terdiri, Kekerasan Terhadap Perempuan/KTP (2023) 27, (2024) 29; Kekerasan Terhadap Anak/KTA (2023) 35, (2024) 26; Kekerasan dalam Rumah Tangga/KDRT (2023) 25, (2024) 24; serta Dispensasi (2023) 54 dan (2024) 50. "Sampai saat ini masih banyak perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang belum terlaporkan baik di tempat pelayanan yang tersedia, karena rasa takut, atau terancam keamanan, serta masih adanya anggapan sebagai aib keluarga bila diketahui oleh orang lain (Fenomena Gunung Es)," ucap Erna.
Dikatakan Erna, pemerintah perlu memperkuat kebijakan perlindungan data pribadi dan memfasilitasi platform digital yang ramah anak serta mekanisme pelaporan yang mudah. "Sementara itu sebagai masyarakat kita memiliki peran penting meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terjebak dalam konten berbahaya dan dapat memakai teknologi secara bijak. Mulai dari diri kita sendiri dengan menciptakan kebiasaan positif di dunia maya seperti tidak mengakses konten judi online, menghindari penyebaran hoaks, dan aktif menyaring konten berbahaya," tandasnya.
Narasumber Sari Murti menyampaikan kekerasan berbasis online terhadap anak dan perempuan atau perundungan (bullying), judi online, dan lainnya sudah mengkhawatirkan di Yogyakarta. Bentuk KBGO bisa berupa ancaman distribusi foto/video pribadi, pelecehan online, sexting, pemerasan seksual, dan lainnya. "Yang dapat berpotensi menjadi pelaku KBGO adalah orang terdekat (keluarga, teman atau pacar), orang yang baru saja dikenal melalui dunia maya, dan orang asing," paparnya sembari menambahkan bahwa perlu dipahamkan kepada masyarakat dan perlu ada mitigasi secara konkrit, sehingga anak dan perempuan terbebas dari bullying.
Ditambahkan, jumlah korban KTPA dan KDRT yang ditangani oleh lembaga layanan di DIY dalam koordinasi FPKK DIY dan kabupaten/kota tahun 2024 (Januari-Desember) total 1326, terdiri kehamilan tidak dikehendaki 8, kekerasan berbasis online 37, kekerasan dalam pacaran 93, kekerasan di tempat kerja 20, kekerasan terhadap anak 446, kekerasan terhadap istri 456, serta lainnya 266. <B>(Wid)<P>
