Penjabat (Pj) Kulonprogo Drs Tri Saktiyana menegaskan, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu mengurus dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sangat penting untuk pengembangan usaha di era digital. NIB menyerupai sertifikat tanah sangat penting sebagai jaminan secara legal formal untuk sebuah usaha maju berkembang.
"NIB itu sama dengan sertifikat, sebagai aset dan akses. Dengan NIB aset akan meningkat. Keleluasaan aksesnya juga semakin bertambah luas, mengurusnya juga mudah lewat HP hanya tiga menit jadi," katanya disela Bimtek Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan penyerahan NIB secara simbolis oleh Kementerian Investasi di Puncak Saka, Kalurahan Tanjungharjo, Kapanewon Nanggulan, Selasa (27/9/2022).
NIB juga bisa untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pemberdayaan ekonomi daerah. Dengan menggunakan agunan NIB, bisa meminjam Rp 1 - Rp 25 juta.
Pj Bupati wanti-wanti pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya jangan mengakses kredit yang ditawarkan lintah darat/ rentenir. "Jeratan lainnya pinjaman online, kalau sudah terlanjur susah lepas dan kalau tidak mengembalikan dibully habis-habisan," ungkapnya.
Staf Ahli Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Drs Aris Indaryanto mengatakan, pemerintah pusat dan daerah wajib memfasilitasi usaha kecil sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 7/2021 dan PP No 1/2022.
"Pemerintah pusat menargetkan penerbitan 100 ribu NIB bagi pelaku UMKM perseorangan sangat menguntungkan untuk modal usaha UMKM. Sebanyak 100 ribu NIB dilakukan di 20 titik di seluruh provinsi di Indonesia dan sekarang sudah menyentuh 10 provinsi," tutur Aris.
Pimpinan PT Bank BPD DIY Cabang Wates, Nur Afan Dwi Saputro mengatakan, pihaknya menyiapkan layanan kemudahan akses permodalan dan akses keuangan untuk transaksi digital. Sebagai salah satu anggota Tim Percepatan Akses Uang Daerah, BPD Cabang Wates turut mendukung agar masyarakat Kulonprogo mudah mengakses permodalan dan bisa bertransaksi perbankan dengan mudah, murah dan cepat.
"Kami mengusung tema Bangkitkan Usahamu Bersama Bank BPD DIY, menawarkan KUR pada masyarakat dengan suku bunga murah 6 persen efektif. Alhamdulillah Bank BPD DIY tahun ini tahap pertama mendapat kuota Rp 500 m kemudian tahap kedua Rp 200 m, sehingga total Rp 700 m," ungkapnya.
Khusus Kabupaten Kulonprogo tahap pertama BPD Cabang Wates mendapat kuota Rp 86 m dan tahap kedua Rp 39,7 m, sehingga total hampir Rp 126 m disalurkan kepada para pelaku UMKM dan sisanya Rp 20 m akan disalurkan dua sampai tiga bulan ke depan. "Prinsipnya Bank BPD Cabang Wates akan memberikan kemudahan bagi masyarakat pelaku UMKM untuk mengakses pinjaman KUR," tegasnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), R Heriyanto SH menyampaikan bimtek perizinan berusaha berbasis risiko dan penyerahan NIB sebagai upaya meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha, meningkatkan kegiatan usaha dan pemahaman pelaku usaha dalam melakukan usahanya serta meningkatkan minat investor berinvestasi di Kulonprogo.
"Bimbingan teknis diikuti 100 pelaku UMKM dan dalam waktu 1,5 jam sudah terbit 43 izin usaha. Kegiatan sudah ke 12 kali dari rencana 14 kegiatan roadshow," ujar Heri. (Rul)