KULONPROGO, KRJOGJA.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kulonprogo melakukan Deklarasi Pemilu 2024 Bersih dan Berintegritas bersama Asisten Daerah (Asda) 1 Setda, Forkompimda, tokoh dan organisasi masyarakat, di Kopi Jolotundo Sogan Wates, Senin (15/08/2022). Usai deklarasi yang dipimpin Ketua Bawaslu Kulonprogo Ria Harlinawati SIP MA dilanjut pembubuhan tanda tangan oleh semua yang hadir.
Deklarasi Pemilu 2024 Bersih dan Berintegritas di Kulonprogo, yakni 1. Menolak segala bentuk kecurangan di dalam Pemilu 2024 di Kulonprogo, 2. Menjaga keutuhan NKRI dengan tidak melakukan politisasi SARA, 3. Tidak melakukan politik uang dengan alasan dan dalam bentuk apapun, 3. Melaksanakan pemilu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
"Senin ini kita melakukan sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang melibatkan seluruh kelompok masyarakat, perwakilan yang ada di Kulonprogo. Kemudian dilanjut deklarasi, ini salah satu ikhtiar untuk melakukan pencegahan melibatkan masyarakat dan stakeholders bersama-sama mengawal Pemilu 2024 di Kulonprogo," kata Ria Harlinawati.
Harapannya, lanjut Ria, dengan sosialisasi ini memberikan pemahaman kepada masyarakat, memberi edukasi kepada masyarakat agar bisa bersama-sama dengan Bawaslu Kulonprogo untuk mengawasi. Karena kalau diajak mengawasi tapi tidak tahu apa yang harus diawasi sama saja. "Jadi yang harus dilakukan Bawaslu, KPU, mengedukasi masyarakat apa saja yang harus diawasi. Ketika sudah menemukan pelanggaran apa yang harus dilakukan ," urainya.
Ria menuturkan pula bahwa saat ini sudah masuk tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik, sehingga salah satu ketugasannya adalah melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa. Pihaknya juga diberi amanah undang-undang diminta melakukan pencegahan.
Lebih lanjut dikatakan, setiap tahapan pemilu itu pasti ada potensi pelanggaran, misalnya, di daftar pemilih, ada orang-orang yang tidak memenuhi syarat masuk, orang yang memenuhi syarat tidak masuk. "Paling banyak pelanggaran ada di kampanye dan pemungutan dan penghitungan suara (tungsura)," ungkap Ria.
Dijelaskan, di kampanye ada politik uang, politisasi sara, penyalahgunaan wewenang misal TNI, Polri, ASN yang tidak netral, juga ujaran kebencian, hoax di media sosial. Sebetulnya hal ini yang harus dipetakan bagaimana caranya untuk mencegah. Ini memang menjadi PR bersama.
Sementara itu, Pj Bupati yang diwakili Asda 1 Setda Drs Jazil Ambar Was'an menyatakan, kita harus menjaga Pemilu 2024 nanti agar berlangsung dengan aman, tertib, damai, dan lancar, serta menghindari konflik yang bisa menyebabkan perpecahan. "Saya yakin dan percaya TNI-POLRI, Satpol PP, Hansip dan unsur pengamanan lainnya akan dapat melaksanakan semua tugas-tugasnya dan mengawal Pemilu 2024 dengan baik," ujarnya. (Wid)