KULONPROGO, KRJOGJA.com - Bupati Kulonprogo Drs Sutedjo menegaskan, pemerintah kabupaten setempat masih mempertimbangkan permintaan manajemen pengelola Yogyakarta International Airport (YIA) yakni PT Angkasa Pura (AP) I terkait permohonan keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).
Pihaknya bersama jajarannya masih mendiskusikan permohonan keringanan PBB YIA tersebut. Diungkapkan, beberapa waktu lalu PT AP I masih meminta pengurangan besaran PBB YIA dengan beberapa alasan, salah satunya karena dampak pandemi Covid-19.
"AP I masih meminta pengurangan besaran PBB dengan berbagai alasan. Karena pandemi Covid-19 dan sebagainya. Kita akan pertimbangkan melalui pembahasan internal di pemkab," tegas Bupati Sutedjo, Minggu (28/11/2021).
Pihak AP I ungkap bupati, masih mempersiapkan sejumlah alasan terkait upaya permintaan pengurangan besaran PBB. Hal tersebut nanti menjadi dasar pertimbangan Pemkab Kulonprogo. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi tentang permintaan dari manajemen PT AP I tersebut.
"Sesuai ketetapan besaran PBB kan Rp 73 miliar. Kemudian, sesuai ketentuan regulasi karena nilai NJOP seluruhnya di atas sekitar Rp 3 triliun, maka bisa mendapatkan pengurangan sampai 65 persen. Itu sudah dilakukan, sehingga ketetapan pajaknya tidak Rp 73 miliar namun hanya sekitar Rp 28 miliar. Tapi Angkasa Pura I masih meminta keringanan dari nilai itu (Rp28 miliar)," jelas Bupati Sutedjo.
Mengacu peraturan maka pembayaran PBB perseroan maksimal harus dilakukan sekitar akhir Desember. PT AP I tidak meminta angka pasti terkait dengan permintaan pengurangan besaran PBB. Pemkab Kulonprogo juga sampai saat ini masih mempertimbangkan apakah akan memenuhi permohonan keringanan PBB tersebut atau tidak.
"Pihak AP I tidak ngarani (tidak menyebutkan angka) dan hanya minta ada pengurangan. Kejaksaan Negeri Kulonprogo juga dilibatkan memfasilitasi dalam upaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," tuturnya.
Sementara itu General Manager (GM) YIA, Agus Pandu Purnama dalam suatu kesempatan dengan KRJogja.com membenarkan pihaknya mengajukan permohonan keringanan PBB. "Pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap operasional YIA, sehingga kami minta pengurangan PBB," ujar Pandu. (Rul)