WATES, KRJOGJA.com - Sasaran vaksinasi untuk pelayanan publik di Kabupaten Kulonprogo sekitar 23.000 orang, meski begitu data ini masih bergerak. Rencana vaksinasi bagi pelayanan publik akan dimulai bulan Maret, namun saat ini masih menunggu kedatangan vaksinnya.
"Yang masuk dalam pelayanan publik meliputi pegawai pemerintah, TNI/Polri, guru, pelaku pariwisata, wartawan, pedagang pasar, transportasi umum, ojek, dan lainnya. Untuk pedagang jumlah pedagang yang masuk 3.500 dari pasar pasar yang dikelola pemerintah daerah," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo drg Baning Rahayujati MKes, Selasa (24/02/2021).
Menurut Baning, data tersebut masih terus bergerak, karena kemarin tercatat 19.000 ribu, sekarang sudah mencapai 23.000 dan itupun belum final karena masih menunggu data dari instansi vertikal.
Vaksinasi, dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Kulonprogo dr Sri Budi Utami MKes, sudah memasuki pekan keempat, dan saat ini masih menyelesaikan untuk tenaga kesehatan (nakes). "Begitu vaksin datang untuk pelayanan publik ini berapapun jumlah vaksin akan langsung kita laksanakan, diprioritaskan yang garda terdepan atau yang langsung menyentuh pelayanan publik, " ucapnya.
Lebih lanjut Sri Budi menjelaskan, sesuai perintah dari Kemenkes, sekarang vaksinasi ada kelonggaran, yakni usia lebih dari 60 tahun, hipertensi boleh 180/110 tapi waktu diskrening kondisi yang lain baik. Demikian pula dengan Diabetes Militus (penyakit gula) boleh divaksin asal kondisi terkontral, dan pengobatan rutin.
Kelonggaran yang lain adalah ibu-ibu menyusui sudah diperbolehkan vaksin, tapi ibu hamil belum boleh. Kelompok yang paling banyak adalah lanjut usia (lansia). Kemarin dibatasi 59 tahun, mulai sekarang 60 hingga 70, namun untuk 70 tahun agar ada pendampingan.
" Terhadap efek samping dari vaksinasi ini keluhan para nakes adalah ringan, paling 'kemeng' di bekas suntikan, agak mual, maupun mengantuk. Tapi ini jumlah kecil dan intensitas rendah. Secara kejadian ikutan masih tergolong ringan," kata Sri budi sembari menambahkan untuk nakes yang ditunda nanti akan dijadwalkan lagi, agar tidak rancu, karena bulan Maret adalah pelayanan publik, sedangkan yang nakes tertunda nanti dibuatkan jawal di sela-sela itu. (Wid)