KULONPROGO, KRJogja.com - Fasilitas pendukung Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto memang sudah lengkap, tapi dari sisi bangunan pemecah gelombang belum sempurna. Sehingga sampai sekarang pelabuhan tersebut belum beroperasional bahkan tidak pernah dimasuki kapal.
Dengan belum selesainya pembangunan breakwater atau pemecah gelombang di sisi barat dan timur menyebabkan ombak di mulut pelabuhan masih besar. Selain itu terdapat sedimentasi pasir laut yang masuk di mulut pelabuhan atau di muara sungai Serang, akibatnya terjadi pendangkalan di alur keluar masuk pelabuhan.
“Sejak dibangun pada 2004 silam, proyek Pelabuhan Tanjung Adikarto sudah 15 tahun tidak kunjung selesai, kami berharap dengan hadirnya Brigjend TNI Suparjo, persoalan pembangunan pelabuhan bisa dikoordinasikan dengan berbagai Kementerian, sehingga segera rampung dan bisa beroperasi," kata Bupati Sutedjo saat menerima kunjungan Deputi Bidang Koordinator (Bidkor) Pertahanan Negara, Asdep 4/IV Hanneg, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Brigjend TNI Suparjo didampingi Danlanal Yogyakarta Kolonel Marinir Harry Indarto, SE MM di Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto, Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates, Kamis (5/11.
Saat ini ungkap bupati, sejumlah gedung juga perlu direnovasi karena mengalami kerusakan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo mendukung dan menyambut baik kunjungan Kemenko Polhukam dengan harapan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto bisa ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah pusat sehingga bisa diselesaikan dan dimanfaatkan.
Sementara Brigjen TNI Suparjo mengatakan, peninjauan lapangan ke Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto untuk melihat langsung keadaan fisik infrastruktur tersebut. Tinjauan tersebut merupakan tindaklanjut hasil rakor pembahasan sinkronisasi penataan gelar kekuatan pertahanan dan keamanan dengan pembangunan nasional di DIY. "Tinjauan lapangan ini juga dilatarbelakangi kenapa sampai saat ini pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto kok belum selesai," ujarnya.
Ditegaskan, persoalan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto menjadi perhatian banyak pihak terutama Kemenko Polhukam yang setiap pembangunan pasti menyangkut tiga aspek, politik, keamanan dan hukum. “Setelah kami melihat situasi lapangan, tentunya harus ditindaklanjuti dan melaporkan ke pimpinan dan rakor dengan kementerian terkait. Mungkin dalam rapat tersebut juga mengundang Pemda DIY dan pemkab karena menyangkut lokasi,†jelasnya.
Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto dinilainya sangat strategis, disampingnya ada bandara megah dan prasarana pelabuhan juga sudah ada. Kondisi ini jelas akan kami laporkan ke atasan dan dibahas dalam rapat. "Mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, Bapak Presiden yang memiliki kewenangan," tuturnya. (Rul)