KULONPROGO (KRjogja.com) - Dalam upaya mencetak fasilitator pemberdayaan masyarakat, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat (MPM PP) Muhammadiyah menggelar Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat (SEKAM) yang dibuka Ketua PP Muhammadiyah Dr Busyro Muqoddas MHum dilaksanakan di Wisma Sermo Asri Kokap, Jumat (11/11/2016). Sekolah Kader tersebut diikuti 63 peserta dari berbagai daerah.
Busyro Muqoddas menyatakan, Sekam  merupakan salah satu upaya untuk membentuk pemimpin di masa datang. Namun hasilnya tidak langsung dirasakan sekarang, mungkin baru lima tahun ke depan. Ini mempertegas sikap muhammadiyah dalam memperkuat masyarakat sipil atau madani.
"Adanya perkuatan masyarakat sipil dengan pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan melakukan pengkajian problem masyarakat kemudian mengedukasi dan advokasi, yang untung adalah negara dan masyarakat tersebut. Sebab Negara sangat dibantu dengan program-program seperti ini," katanya.
Ketua MPM PP Muhammadiyah, Dr M Nurul Yamin menjelaskan, tujuan Sekam untuk mencetak fasilitator pemberdayaan masyarakat. Selain itu, membangun pemahaman dasar tentang pengorganisasian masyarakat dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan peran pendampingan dan advokasi di basis masyarakat miskin.
"MPM PP Muhammadiyah memandang penting untuk mengadakan pelatihan atau pendidikan untuk melahirkan kader-kader pemberdayaan masyarakat yang siap mengawal pendampingan dan advokasi terhadap masyarakat miskin," katanya.
Targetnya, pertama, lahirnya fasilitator pendamping masyarakat yang siap mengawal dampingan MPM di tingkat wilayah. Kedua, meningkatnya pengetahuan fasilitator pendamping kelompok sasaran program Muhammadiyah tentang dasar-dasar pendampingan masyarakat dan pengetahuan pendukung lainnya. Ketiga, tersusunnya modul pelatihan pengorganisasian (basis) komunitas.
Lebih lanjut Yamin mengatakan pendekatan pembangunan, saat ini, masih sangat dominan berorientasi proyek dan mengedepankan administrasi ketimbang substansi. Akibatnya banyak program pembangunan sukses secara administratif tetapi meninggalkan persoalan substansi yang sangat penting. Kegiatan yang dibiayai anggaran negara tersebut menguap begitu saja karena tidak ada keberlanjutan program.
Muhammadiyah melalui Lembaga Buruh, Tani, Nelayan yang dikemudian bertransformasi menjadi Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) sejak tahun 2.000 telah merintis kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan sasaran petani, nelayan, perempuan, kaum miskin kota, penyandang disabilitas dan kaum dhuafa-mustadh’afin lainnya. Sejumlah kegiatan telah dilakukan terutama berkaitan dengan peningkatan kompetensi, pengembangan aktivitas ekonomi dan tata kelola usaha tani yang lebih baik.