KULONPROGO (KRjogja.com) - Anggota Kodim 0731 Kulonprogo dilarang berpolitik praktis dalam Pilkada Kulonprogo 2017. Prajurit TNI diminta tetap menjaga sikap netralitasnya. Demikian juga para pengurus partai politik, tim pemenangan maupun pasangan calon (paslon) bupati - wabup jangan coba-coba melibatkan anggota TNI selama proses pilkada.
"Perintah undang-undang dan komando atas sudah sangat tegas, anggota TNI harus netral. Sehingga jangan coba-coba bermain politik membantu salah satu paslon, terutama anggota Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang kesehariannya bersinggungan langsung dengan masyarakat. Kalau terbukti saya tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap oknum prajurit yang tidak mampu menjaga netralitas TNI," kata Danrem 072/ Pamungkas Brigjen TNI Fajar Setyawan usai upacara penutupan TMMD di Lapangan Dekso Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang, Rabu (19/10/2016).
Anggota Babinsa memang berpotensi terlibat politik praktis di tingkat desa. Karena dalam menjalankan tugas kesehariannya mereka selalu bertemu langsung dengan masyarakat. Kondisi tersebut menuntut anggota TNI untuk bersikap profesional dengan tetap teguh menjaga netralitasnya selama proses pilkada.
Menyinggung TMMD, Brigjen TNI Fajar Setyawan menegaskan, program tersebut masih relevan, mengingat wilayah Indonesia masih banyak pedesaan dan terisolir. Sehingga perlu pembangunan di segala bidang.
“Salah satu tujuan TMMD adalah akselerasi atau percepatan pembangunan. Program TMMD memang diadakan dua kali setahun, tapi itu sebagai bentuk kepedulian dan sumbangsih TNI kepada masyarakat dalam percepatan pembangunan baik fisik maupun non fisik yang dimotori pemerintah daerah," imbaunya. (Rul)