KRJogja.com - KULONPROGO - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kulonprogo melaunching Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2024 dalam Sosialisasi Pengawasan Pemilihan: Hasil Pemetaan Kerawanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulonprogo 2024, di Hotel Morazen Temon.
Dikatakan Muh Isnaini STP MM Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, temuan dalam data IKPemilu 2024 ada tiga tahapan yang paling berpotensi terjadi kerawanan yakni tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. "Kategori untuk level kerawanan dihitung dengan membagi tiga bagian besar, rawan tinggi, sedang dan rendah," kata Isnaini ketika dikonfirmasi Sabtu (21/09/2024).
Isnaini menjelaskan bahwa, pemetaan kerawanan Pemilihan pada tahap kampanye, kerawanan tertinggi yang berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kulonprogo. Yakni potensi praktik politik uang, pelibatan aparatur pemerintah (ASN, TNI dan Polri) dalam kampanye, juga pelanggaran kampanye lainnya, misal hoaks, sara, dan pelanggaran pemasangan Alat Peraga kampanye (APK).
"Pada tahapan pungutan hitung, kerawanan tertinggi adalah kesalahan prosedur di TPS oleh penyelenggara pemilihan adhoc (KPPS), potensi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan penghitungan suara ulang. Dalam konteks sosial politik, kekerasan secara verbal dan fisik ancaman dan intimidasi akan mempengaruhi kerawanan. Sedang pada tahapan pencalonan, proses sudah terlaksana dengan baik tanpa ada terjadi kerawanan," urainya.
Ketua Bawaslu Kulonprogo Marwanto SSos MSi menuturkan launching IKP ini bagian ikhtiar dalam pencegahan itu bisa efektif bila tahu petanya, mana daerah rawan dan kerawanan jenisnya apa.
"Untuk meletakkan kerawanan menggunakan 4 dimensi, dimensi sosial politik, partisipasi, penyelenggaraan, kontestasi. Masing-masing dimensi yang ada di kapanewon ada yang tinggi, sedang, rendah, serta ada yang tidak perlu dikhawatirkan," sambil menambahkan dimensi partisipasi tinggi itu Kapanewon Wates dan Pengasih, dimensi konteks sosial, salah satunya Temon, dan dimensi kontestasi Wates Kalibawang, serta dimensi penyelenggaraan salah satunya Kokap.
Marwanto menambahkan bahwa pemetaan kerawanan tidak statis, karena selain politik itu dinamis dan ini disusun salah satunya berlandaskan praktik Pemilu kemarin. Tentu nilai indeks tinggi pada tingkat kecamatan bisa berubah. Berdasarkan kontestasi para calon.
"Kontestasi itu yang tinggi Wates dan Kalibawang. Tetapi kita juga waspadai kapanewon lain. Paling tidak peta itu sebagai antisipasi kita untuk memberi perhatian kerawanan yang ada," ujarnya. (Wid)