KRjogja.com - KULONPROGO - Setiap tahapan dalam pengawasan pemilu ataupun pilkada perlu adanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Sebab ini senjatanya pengawas. Para pengawas harus selalu mengisi LHP tersebut, sehingga nanti mencegah kalau terjadi di akhir pemilihan ada potensi sengketa hasil pemilihan baik itu di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.
"Nantinya LHP bisa menjadi pertimbangan Hakim Konstitusi bahwa setiap hasil pengawasan itu yang sudah dipotret kejadiannya," tandas Umi Illiyina SH MH Anggota Bawaslu DIY, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Jumat (04/10/2024), di sela-sela acara Evaluasi Pengawasan Pemilu 2024.
Baca Juga: Mahasiswa KKNT UAA Ajarkan Pembuatan Spray Anti Nyamuk Alami untuk SB Klang Lama Malaysia
Dijelaskan, LHP sangat penting, sama dengan formulir A. Jadi LHP ini adalah laporan yang nanti akan jadi pegangan konstitusi. Karena kedudukan Bawaslu nanti pihak yang memberi keterangan, sehingga keterangan dari Bawaslu adalah netral. Penyampaian kejadian apa yang di lapangan, tahapan atau subtahapan yang diawasi selalu ada laporannya, harus bisa memotret kejadian yang ada.
"Misalnya ada potensi pelanggaran, atau kejadiannya itu aman, lancar tetap harus dibuktikan dalam LHP. Sehingga ketika ada sengketa nanti semua bisa dihadirkan di hadapan hakim konstitusi," ucapnya.
Baca Juga: Kebohongan Demi Kebohongan, Sebuah Catatan Hendry Ch Bangun
Lebih lanjut dikatakan, potensi konflik bisa antar peserta pemilu, atau peserta pilkadanya, contoh kecil saja letak alat peraga kampanye misalnya saling berhimpitan, atau merugikan peserta yang lain, itu bisa menjadi potensi sengketa antar para peserta.
"Sengketa proses itu ranahnya Bawaslu, tetapi kalau sengketa hasil terkait misalnya selisih hasil pilkada itu bisa ke MA/MK, gunanya LHP ini yang menunjukkan kepada hakim bahwa hasil pengawasan Bawaslu itu akan menguatkan hakim," ujar Umi. (Wid)