KRJogja.com - KULONPROGO - Masyarakat pengguna jalur jalan Waduk Sermo resah dengan relokasi jalan, menyusul ditutupnya Badan Bendung Waduk tersebut. Sementara jalan relokasi saat ini rusak, banyak pohon tua, gelap, dan rawan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kulonprogo mendesak agar status jalan diubah dari jalan wilayah margasatwa menjadi jalan wisata, agar jalan yang rusak bisa diperbaiki.
Baca Juga: Hyundai New Creta Tampil Menawan di Atrium Plaza Ambarrukmo
"Badan Bendungan Waduk Sermo direncanakan tidak bisa difungsikan sebagai tempat untuk lewat (transportasi). Padahal itu merupakan jalur pokok yang menghubungkan wilayah Selatan dan Utara, terutama menghubungkan 6 kalurahan dan 3 kapanewon (Temon, Kokap dan Girimulyo). Relokasi yang sekarang adalah lewat hutan perempatan Gemulung ke Timur sekitar 1 kilometer, melewati kawasan hutan yang jalannya rusak dan rawan. Ini perlu dipertimbangkan," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kulonprogo Widiyanto SPd, Senin (13/1/2025).
Terhadap jalan rusak berat, kata Widiyanto, pihaknya pernah mengusulkan perbaikan dan dana sudah turun, tetapi katanya di lokasi relokasi tidak boleh diperbaiki, dan malah dipindahkan di lingkaran Waduk Sermo. Alasan dana dipindahkan, menurut informasi BKSDA tidak mengizinkan lahan tersebut untuk dibenahi jalannya.
"Bila tidak diperbaiki jelas tidak mungkin, karena jalannya sempit dan rusak, jauh rumah penduduk, serta di tengah hutan, sehingga membuat masyarakat menjadi gelisah," ujar mantan Lurah Hargowilis yang tahu terkait Waduk Sermo ini mengaku malu, karena setiap lewat jalur tersebut jalannya masih tetap rusak belum diperbaiki.
Baca Juga: Ramai Dugaan Pelecehan di Tribun Mandala Krida Saat PSIM vs Persiku, Panpel Kirim Sinyal Serius
Menurut Widiyanto, sulitnya perizinan tidak lancar untuk dibangun mulus karena relokasi itu berada di tengah Kawasan Margasatwa.
"Kalau ketentuan hanya karena lokasi Margasatwa, kenapa tidak diubah statusnya paling tidak menjadi Hutan Taman Wisata. Perubahan status ini akan berdampak sangat luas, paling tidak di sekitar itu bisa difungsikan. Misalnya bisa jualan makanan, di Sermo untuk jualan buah-buahan. Sekarang karena belum diubah maka tidak boleh ada aktivitas perdagangan/ekonomi, bahkan ada pamlet tidak boleh berjualan. Kami selaku warga masyarakat sangat sedih melihat semacam itu, apalah itu aturan kalau tidak menguntungkan rakyat," ucapnya.
Bila status diubah, tambah Widi, menjadi jalan wisata, akan berdampak terhadap Wisma Sermo pula, bisa berfungsi kembali dan sesuai harapan masyarakat, sebab lokasinya strategis, dan akan menambahkan kenyamanan pengguna jalan bila jadi direlokasi.
"Menurut saya beberapa instansi yang perlu koordinasi dalam relokasi jalan Sermo ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) kaitan lahan relokasi, PLN jaringan listrik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bisa mitigasi kalau terjadi misalnya pohon tumbang, longsor, dan Dishub. Mereka harusnya saling berkolaborasi," pungkas Widiyanto. (Wid)