Krjogja.com Kulonorogo Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sedang dihadapkan dalam tugas menuntaskan persoalan sampah nasional. Presiden Prabowo menargetkan masalah sampah bisa tuntas 100 persen pada 2029 mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banyuroto, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo, DIY, Sabtu (19/4).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hanif juga sempat menyinggung persoalan sampah di Kota Yogyakarta.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, kita diminta menyelesaikan masalah sampah secepatnya, dengan target 100 persen di 2029, sebagaimana secara detail disampaikan dalam Peraturan Presiden nomor 12/ 2025 tentang RPJMN. Untuk 2025 harus ditangani sebesar 50 persen, kini 39 persen nasional,” kata Hanif Faisol Nurofiq.
Baca Juga: Daftar iPhone yang bakal Dapat Update iOS 19, Apa Saja?
Dalam upaya menuntaskan persoalan sampah, KLH akan menggencarkan koordinasi dengan pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten maupun kota. Termasuk dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo, yang dinilainya sudah cukup baik dalam pengelolaan sampah lewat TPA Banyuroto.
“Ya... secara umum Kulonprogo tidak termasuk yang diberikan paksaan oleh Kementrian Lingkungan Hidup. Artinya keramahan pengelolaan sampah masih dalam tahapan ditolerir. Tapi secara teknis, dari statistik maka kita perlu terus mengembangkan penanganan sampah di bagian hulu dan tengah. Kalau ini (TPA) di hilir,” tutur Hanif.
“Kami akan berkolaborasi dengan bupati meningkatkan kapasitas kita di tengah dan akan mendorong lagi upaya masyarakat di hulu. Sehingga sampah yang tidak terlalu banyak di Kulonprogo bisa terkelola dengan baik,” jelasnya.
Baca Juga: Peran AI dalam Evolusi Manajemen Risiko Sektor
Lebih lanjut Menteri KLH Hanif menegaskan, masalah sampah perlu jadi perhatian banyak pihak termasuk masyarakat. Sehingga masyarakat diajak menggencarkan pengolahan sampah mandiri sebelum dibuang ke TPA.
Menteri Hanif mengungkapkan, tentang peluang pengolahan sampah dari kawasan Yogyakarta, Sleman dan Bantul (Kartamantul) di TPA Banyuroto. Dirinya bahkan setuju dengan ide pengolahan sampah dari Kartamantul tersebut, selama memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya soal kerjasama bisnis yang jelas antarpemerintah daerah yang terlibat.
"Peluang itu (mengolah sampah dari Karmantul-Red.) selalu ada dan saya sangat setuju. Ini tanahnya cukup luas, dekat dengan Yogya, kalau masuk sini dengan proyeksi bisnis, luar biasa ini, ada nilai tambah sepanjang ada kesepakatan harga. Nanti yang membina Gubernur, Sultan untuk mengarahkan di mana,” katanya.
Seandainya rencana tersebut bisa terwujud, Hanif menyatakan siap mendukung sarana prasarana penunjang TPA Banyuroto agar lebih optimal dalam pengelolaan sampah. “Kalau sudah ngumpul di sini maka pemerintah pusat akan turun tangan. Kalau lebih dari 1.000 ton perhari, maka presiden akan mengarahkan, memberikan dukungan dalam bentuk waste to energy, akan dibantu insinerator yang gede, yang menghabiskan listrik sekian mega watt biasanya di angka 12, jadi akan on grade dengan PLN,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan mengatakan perlu ada pembahasan lebih lanjut. Selain soal kerjasama yang jelas dengan pemda lain, juga perlu adanya pembenahan terhadap TPA Banyuroto.
“Kalau kami dari awal siap, tapi kan harus ada satu kesepakatan harga. Karena konsepnya asal bukan TPA tapi TPST pengelolaan sampah maka kami siap. Kalau TPA maka kapan pun kami tidak mau jadi tempat sampah. Untuk sampah sendiri harus kita tangani dahulu, mengingat keterbatasan lokasi, maka Kulonprogo apapun dawuh dari provinsi kami akan menyiapkan diri,"
Apalagi katanya secara teknologi Kulonprogo sudah siap. (Rul)