"Angka pastinya saat ini kami belum bisa pastikan. Tetapi kalau melihat diskusi yang terjadi di internet, di perguruan tinggi negeri, biaya total bisa mencapai sekitar Rp100 juta, untuk swasta bisa lebih dari Rp100 juta," ucapnya.
Lebih lanjut Elza menerangkan, dengan adanya skema pinjaman pendidikan, maka pemerintah dapat memberikan subsidi dengan lebih tepat. Pihaknya pernah menghitung bagi mahasiswa yang setelah lulus mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan tinggi subsidi yang digelontorkan pemerintah hanya sekitar 12 persen.
"Nah sementara untuk mereka yang dari kalangan sangat bawah gitu misalnya itu 45 persen atau hampir dari setengah dari utang itu sebenarnya dicover oleh pemerintah. Karena tadi misalnya dia bayar hutangnya, lebih lama terus kemudian setelah 25 tahun dia enggak selesai bayar utangnya," papar dia.
Baca Juga: THR Keagamaan 2024, Menaker: Harus Dibayar Penuh tak Boleh Dicicil
Menurutnya, program-program beasiswa memang membantu, akan tetapi jumlahnya sangat terbatas dan tidak bisa menjangkau semua orang. Bahkan jika hanya mengandalkan beasiswa dari pihak ketiga dengan proses seleksi cukup ketat, maka tidak dapat mencapai tujuan pemerataan pendidikan tinggi.
Maka dari itu, Elza menilai skema pinjaman pendidikan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan APK-PT secara berkelanjutan di Indonesia. Dengan desain yang tepat dan implementasi yang efektif, skema ini dapat membantu meningkatkan kualitas SDM dan mendorong kemajuan bangsa.(Ati)
